Sabtu, 08 Juni 2013 , 08:24:00 WIB

Kasus Dugaan Korupsi Nias Selatan Masuk Tahap Dua Disprindik, 5 Saksi Diperiksa

Laporan: Oryza Yati

Fun On The Road Kasus Nias Selatan, telah memasuki tahap dua penyidikan, dimana saat ini Kejati Sumut telah memeriksa lima orang saksi di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Hal ini merupakan awal baru untuk penetapan tersangka baru oleh tim penyidik Kejatisu.

"Ini sudah masuk printdik yang baru. Jadi ini merupakan tahap dua untuk menetapkan kesimpulan dari keterangan lima saksi dengan saksi mahkota Aritotona Mendrofa yang telah menjadi terdakwa dan sedang disidangkan di Pengadilan Negeri Tipikor Medan,"ujar Kasipenkum Chandra, kemarin.

Beberapa orang saksi yang telah diperiksa yakni Bupati Nisel Idealisman Dachi, terdakwa (Arotona Mendrofa), sekda Nisel (Asaaro Laia), DP2KAD (Tongoni Tafonao), dan ketua DPRD Nisel Effendi

Bupati Nias Selatan (Nisel), Idealisman Dachi, akhirnya memenuhi panggilan penyidik Kejatisu dan diperiksa sebagai saksi dalam dugaan korupsi dana musibah alam di Kecamatan Mazo, Kabupaten Nisel, senilai Rp 5 miliar dari APBD 2011.

Adanya pemeriksaan Idealisman yang sebelumnya sempat mangkir dari panggilan penyidik itu dibenarkan Kasi Penerangan Hukum Kejatisu, Chandra Purnama. "Ya, Bupati Nias Selatan, Idealisman Dachi, diperiksa sebagai saksi," ujarnya.

Menurut Chandra, pemeriksaan Idealisman menyimpulkan keterangan pasca penetapan Kaban BPBD Nisel, Aritotona Mendrofa, sebagai tersangka.

Saat diminta komentarnya seusai diperiksa penyidik Kejatisu, Idealisman yang ketika itu berkemaja batik, menyatakan dari kucuran dana APBD Nisel 2011 untuk penanggulangan musibah pihaknya telah menyerahkan sepenuhnya kepada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) terkait soal pertanggungjawaban dana itu.[ans]

2 Comments

  • PROSES HUKUM PENANGANAN KASUS DI NIAS SELATAN TERINDIKASI PENYIMPANGAN Oleh OKNUM PENEGAK HUKUM
    (Kepedulian Anggota DPRD sebagai salah satu Fungsi Pengawasan melaporkan dugaan Korupsi Bupati Nisel untuk menyelamatkan keuangan Negara di Kabupaten Nias Selatan)
    ________________________________________

    Bahwa IDEALISMAN DACHI selaku BUPATI NIAS SELATAN dikenal KEBAL HUKUM karena sampai saat ini ianya belum tersentuh hukum walaupun begitu banyak dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Nias Selatan antara lain:

    1. Kejadiannya berawal pada Pengadaan Tanah di Pemkab. Nisel yang dilakukan ldealisman Dachi sejak ianya dilantik sebagai Bupati Nisel tgl 12 April 2011. Berjalannya pada pelaksanaan tugasnya di bulan Nopember 2011 ianya mengusulkan anggaran pengadaan tanah untuk pertapakan pembangunan Bandara Silambo Nisel sebesar Rp 15 Milyar. Setelah disetujui DPRD Nisel pada APBD TA. 2012, Bupati Nisel tidak menggunakan dana tersebut sesuai peruntukkannya bahkan digunakan untuk yang lain tanpa seizin DPRD Nias Selatan yaitu membentuk Tim pengadaan tanah Balai Benih Induk (BBI) dan Tim Pengadaan Tanah Gedung Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).

    Terkait penggunaan anggaran Bandara Silambo tersebut untuk Pertapakan RSUD, Bupati Nisel memperalat DINKES (Sekretaris Dinas Kesehatan dijabat oleh adik kandungnya Bupati Nias Selatan bernama Murniati Dachi, S.Km) Agar membuat usulan penyediaan tanah seluas 60.000m2 untuk pertapakan pembangunan gedung RSUD' tanah yang sudah disiapkan Idealisman Dachi sebelumnya dengan membeli dari masyarakat mengatasnamakan adik kandungnya bernama Firman Adil Dachi. Kemudian Bupati Nias Selatan memerintahkan bawahannya Kepala BP2KAD bernama Tongoni Tafonao untuk mencairkan Rp 15 Milyar tetapi karena Rp 15 Milyar sudah diperuntukkan untuk membeli tanah pertapakan Balai Benih Induk (BBI) dan tanah pertapakan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) tanpa setahu DPRD sehingga dananya kurang, akhirnya Pemkab. Nisel mengusulkan lagi ke DPRD pertambahan anggaran Rp 25 Milyar yang diusulkan pada P.APBD TA.2012. Jumlah seluruh APBD TA.2012 dan P.APBD TA.2012 menjadi sebesar Rp 40 Milyar termasuk pada P.APBD TA.2012.

    Dengan menyebutkan untuk pembebasan lahan Bandara Silambo tetapi anehnya sebagian besar anggaran tersebut dialihkan untuk pembebasan lahan Balai Benih Induk sebesar Rp 11,3 Milyar tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Nias Selatan dan sebagian lg digunakan untuk pembebasan lahan RSUD sebesar Rp 7,5 Milyar juga tanpa persetujuan DPRD Kabupaten Nias Selatan dan untuk tembok penahan di KM 3,3 sebesar Rp 4 Milyar.

    Akibat dari pemindahan mata anggaran tersebut terbengkalailah pembangunan Bandara Silambo sehingga bantuan APBN TA.2012 dari Dirjen Perhubungan Udara sebesar Rp 6 Milyar hanya terselesaikan 20% dan sisanya 80% anggaran bantuan tersebut dikembalikan ke kas negara akibat dari pemindahan anggaran bandara silambo tahun anggaran 2012 ke Balai Benih Induk (BBI) yang terindikasi penggelembungan harga yang sangat signifikan sedang ditangani oleh Tipikor POLDASU yang dibeli oleh Bupati Nias Selatan (Idealisman Dachi) mengatasnamakan Firman Adil Dachi (FAD) sebagai adik Kandung Bupati Nias Selatan seharga Rp 800 juta dan 6 bulan kemudian dijual kepada Tim Pembebasan Lahan sebesar Rp 11,3 Milyar yang sangat merugikan keuangan daerah kasus tersebut sedang ditangani Tipikor Poldasu yang sekarang baru 3 orang pelakunya ditahan di Poldasu sebagai tersangka yaitu Sekda Kab. Nias Selatan (Asa’aro Laia) sebagai Ketua Tim Pembebasan Lahan; Asisten I (Feriaman Sarumaha) sebagai Ketua Tim Penafsir Harga; dan adik kandung Bupati Nias Selatan (Firman Adil Dachi) sebagai Penjual Tanah yang seyogyanya Bupati Nias Selatan ikut andil dalam pembebasan lahan tersebut karena Bupati Nias Selatan tidak terlepas sebagai pengguna Anggaran. Tetapi anehnya penyidik masih belum menetapkan Bupati Nias Selatan sebagai tersangka.

    2. Pembebasan lahan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang juga dibeli oleh Bupati Nias Selatan yang mengatasnamakan adik Kandungnya bernama FAD sebesar Rp 60 Juta dan dijual 4 bulan kemudian kepada Pemkab. Nias Selatan sebesar Rp 7,5 Milyar yang hingga saat ini sedang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara dan telah menetapkan 17 orang tersangka yakni: penjual tanah (FAD) adik kandung Bupati Nias Selatan; semua Tim 9 (Asa’aro Laia, dkk / sebagai Panitia Tim Pengadaan Tanah); semua Tim Penilai Harga Tanah (Siado Zai, dkk) dan telah diekspos pada akhir bulan Pebruari 2014 di Kejaksaan Agung untuk mengusulkan BUPATI NIAS SELATAN menjadi Tersangka sebagai otak pelakunya, namun sangat diragukan penetapan tersangka oleh Kejatisu masih belum kunjung tiba, di duga terindikasi penyimpangan karena hingga sampai saat ini Bupati Nisel belum ditetapkan sebagai Tersangka.

    Bahkan salah seorang Penyidik Tipikor yang sudah benar-benarnya memproses Kasus pengadaan tanah RSUD secara maksimal dan tanpa pemberian prestasi kepadanya dimutasikan ke Kejaksaan Palembang oleh Kejaksaan Agung, pemutasian ini sangat bertentangan dengan Program Jaksa Agung yang memberantas Korupsi secara tuntas, cepat dan tepat.

    Pemutasian ini diduga terjadinya suap, karena ini pengaruh kepentingan dari pejabat Bupati Nias Selatan yang sengaja mengkaburkan penunjukkan TSK baru. Bagaimana bisa untuk menghidupkan kembali CITRA Kejaksaan sebagai penegak hukum yang diandalkan masyakarat sejak zaman orde baru sebagai pemberantas Korupsi, disaat pembuktiannya mengarah kepada pelaku kelas kakap atas kerja keras penyidik untuk mencari otak pelakunya dimutasikan penugasannya sehingga penyidik lainnya cendrung secara gencar-gencar memberantas korupsi karena takut dimutasikan. Kita sudah tidak heran lagi beginilah perbuatan oknum penegak hukum yang harus dibina, seharusnya perlu ditindak secara tegas sehingga pada akhirnya masyarakat yang seharusnya mengharapkan keadilan sudah tidak percaya lagi terhadap Kejaksaan. Kinerja Kejaksaan perlu dimonitor dan di Supervisi oleh KPK.

    3. Dan beberapa kegiatan di Pemkab Nias Selatan yang terindikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme antara lain :
    a. Penyertaan Modal di Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) berjumlah sebesar Rp 30 Milyar kasus tersebut sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Telukdalam.

    b. Kegiatan Gratis Pendidikan yang dipercayakan Yayasan Universitas Setia Budi Mandiri (USBM) dan kehadirannya di Kabupaten Nias Selatan tanpa Izin (secara Ilegal) sehingga merugikan negara Rp 7,2 Milyar dan kasus tersebut sedang ditangani oleh Kejaksaan Negeri Telukdalam.

    c. Kegiatan Pembangunan Fondasi tiang pancang Istana rakyat sebesar Rp 7,6 Milyar yang telah dilaporkan oleh DPK FKI-1 Nias Selatan di Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara yang jelas – jelas Bupati Nias Selatan ikut memodali kegiatan tersebut dengan menerbitkan cek Rp 205.524.000,- sampai hari ini masih belum di tangani oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara.

    Seluruh kegiatan tersebut baik yang sedang ditangani oleh Tipikor Poldasu Sumatera Utara dan
    Kejaksaan Tnggi Sumatera Utara yang juga sedang diproses oleh Kejari Telukdalam masyarakat, beserta Ormas DPK FKI-I Nias Selatan sangat mengharapkan lembaga penegak hukum tersebut punya integritas yang tinggi tanpa segan - segan menindak oknum dalam kasus tersebut diatas sehingga kepercayaan masyarakat Nias Selatan secara umum dapat pulih kembali, dalam menilai kinerja para penegak hukum tersebut.

    Tidak selesai sampai disitu EF sebagai Ketua DPRD Kabupaten Nias Selatan yang sudah berjuang
    menyelamatkan keuangan negara di Nias Selatan terkesan dikejar-kejar permasalahan yang tidak seharusnya dibahas bahkan menjadi permasalahan karena balas dendam Bupati Nias Selatan kepada EF dengan mengkondisikan para penegak hukum (Kejatisu) alias 'Wanipiro, karena uangnya banyak semua bisa diatur………… Asal ceritanya; EF pernah mengerjakan Gedung Kantor Bupati Pemkab. Nisel atas permintaan Bupati Nisel sebelumnya yaitu Fahuwusa Laia, SH.MH., tetapi setelah selesai dikerjakan Bupati Nisel tersebut tidak melunasi upah kerja sehingga EF merasa dirugikan, kemudian menggugat Pemkab. Nisel Cq Fahuwusa Laia,SH.MH /Bupati Nisel ke Pengadilan Negeri Gunung Sitoli dan atas putusan PN Gunung Sitoli EF dinyatakan menang, PN Gunung Sitoli memutuskan agar Fahuwusa Laia,SH.MH selaku Bupati Nisel membayarkan kepada EF dengan ketentuan pembayaran dapat dilakukan setelah dilakukan AUDIT BPKP Sumatera Utara tujuannya untuk merinci jumlah pembayaran kepada EF, setelah keluar hasil AUDIT dari BPKP Sumatera Utara di Medan dilakukanlah pembayaran kepada EF sehingga secara hukum tidak cacat hukum dan pembayaran sudah sah secara hukum.

    Tetapi Ironisnya setelah Bupati Nias Selatan melakukan pembayaran kepada EF atas putusan PN
    Gunung Sitoli, Setelah itu ada Pergantian Bupati Nias Selatan dan dilantik pada tgl 12 April 2011 atas nama IDEALISMAN DACHI maka IDEALISMAN DACHI melaporkan EF ke KEJATISU dengan menuduh EF telah melakukan Korupsi.

    Setara dengan masuknya laporan pengaduan di Kejatisu, Bupati Nisel mengikuti terus proses pengaduannya untuk mengetahui siapa petugas penyidiknya yang ditunjuk. Lalu Bupati Nisel mengkondisikan oknum Kejatisu bagaimana caranya agar korupsi yang dituduhkan kepada EF terbukti dan EF dapat dijerat telah melakukan Korupsi.

    Yang sangat di sayangkan lagi diduga janji-janji Bupati Nisel kepada Tim Kejatisu sehingga serius
    menelusuri prosesnya sampai-sampai ada beberapa kali turun ke lokasi di Kabupaten Nias Selatan yang diduga dibiayai oleh Bupati Nias Selatan, dan mengupayakan agar BPKP Sumatera Utara dapat membuktikan ada kesalahan EF yang dipaksakan. Dan diduga Bupati Nias Selatan melakukan suap di BPKP Sumatera Utara untuk melakukan AUDIT terhadap proyek yang EF kerjakan (berarti BPKP Sumatera Utara sudah DUA kali melakukan Audit terhadap pekerjaan yang sama kepada EF). Audit pertama BPKP Sumatera Utara menyuruh membayarkan kepada EF dan Audit Kedua (terakhir ini) hasil pemeriksaan Kejatisu Audit BPKP menjatuhkan EF dalam Bui.

    Padahal kalaupun pihak BPKP Sumatera Utara transparan dapat menegur EF pada hasil AUDITnya ada temuan kerugian Negara, dan menyarankan agar mengembalikan kerugian negara, EF akan mengembalikannya. Tetapi kenapa setelah di AUDIT dari hasil pemeriksaan Kejatisu ada ditemukan kerugian Negara sehingga EF dituding telah melakukan KORUPSI padahal apabila penegakan hukum transparan saat itu ada ditemukan kerugian tanpa ada dilakukan pengauditan saja, EF bersedia membayar/ mengembalikannya.

    Yang sangat diherankan lagi bahwa EF bekerja sudah semaksimal dan tidak pernah ada teguran
    kepada EF karena kesalahan EF mengerjakan proyek Gedung Pemkab. Nisel baik adanya teguran dari pihak Bupati Nisel maupun dari hasil pemeriksaan pihak Inspektorat Pemkab. Nisel. Dari kejadian inilah patut diduga BUPATI Nias Selatan bekerja sama dengan pihak Penegak hukum untuk menjatuhkan EF padahal EF tidak bersalah.

    Proses perkara ini sudah terus berlanjut bahkan menjadi tunggakan di Kejatisu bertahun-tahun berlangsung prosesnya di Kejatisu selalu memanggil EF untuk diperiksa sehingga kehidupan EF tidak nyaman sebagai Warga Indonesia dan kepada EF selalu dihantui oleh perbuatan penegakan hukum Kejatisu. Belum lagi saat mutasi pimpinan Kejatisu, terhadap pimpinan Kejatisu yang baru dilantik mengungkit-ngungkit lagi masalah ini (ini adalah ulahnya penyidik berinisial DB ) karena Bupati Nisel terus berusaha menyuap DB oknum Kejatisu agar EF dikejar-kejar terus. Sehingga atas kejadian ini EF meminta Perlindungan Hukum ke Pihak KOMISI III DPR ke Partai Demokrat Jakarta Pusat dan ke KOMNAS HAM. Karena oknum penegak hukum di Indonesia ini sudah tidak benar lagi selalu menakut-nakuti warganya yang tidak salah bisa menjadi salah karena pengaruh UANG SUAP.

    Bahwa dari kemelut EF di atas, dimohonkan agar Penegakan Hukum di Indonesia Cq. Kejaksaan
    yang selalu melindungi para KORUPTOR kelas Kakap karena iming-iming UANG SUAP secara tertutup dan politis harus diberantas sampai ke akar-akarnya.

    Permohonan EF dalam memberantas Korupsi dapat dibuktikan karena KORUPSI di Kabupaten NIAS SELATAN adalah Korupsi KABUPATEN Nomor 1 di Indonesia. Para Penegakan Hukum bisa melihat sendiri dari hasil penanganan Korupsi terhadap Kasus Tanah Balai Benih Induk (BBI) oleh pihak Poldasu yang sudah dinyatakan lengkap dan Kasus Tanah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) yang ditangani Kejatisu.

    Semuanya fakta kebohongan pengadaan tanah telah dikondisikan BUPATI NIAS SELATAN yang membeli tanah tak bertuan, tanah adat dan tanah warga bernilai relatip murah dari harga Rp 2.500 per meter2 sampai harga Rp 40.000 per meter2, setelah dibelinya dan dibuat atas nama adik kandungnya yang berstatus wiraswasta, setelah disertifikat atas nama adiknya FAD, lalu dijualnya kepada PEMERINTAH KABUPATEN NIAS SELATAN Rp 250.000 per meter2 yang seolah-olah FAD penjualnya. Sehingga keuntungan yang diterima BUPATI NISEL (IDEALISMAN DACHI) melalui adik kandungnya FAD (yang saat ini telah ditahan di RUTAN TANJUNG GUSTA MEDAN) sampai ratusan milyar. Belum lagi dihitung setelah FAD ditunjuk Bupati selaku Kontraktor mengerjakan proyek yang ada di Dinas PU Nisel.

    Yang menjadi pertanyaan; 'Apakah kita sebagai PENEGAK HUKUM INDONESA yang baik ber-keTuhanan Yang Maha Esa PEMBERANTAS KORUPSI dapat melindungi perbuatan mereka ini.... yang telah menghabiskan uang rakyat.....?' Perbuatan ini adalah Korupsi yang terbesar khusus untuk pengadaan Tanah yang tidak perlu kita biarkan. Marilah kita memerangi KORUPSI sesuai dengan Program SBY Presiden RI.

    'Kepada Instansi Pemerintah PENEGAK HUKUM; Perlakukanlah mereka yang sudah berjuang memerangi Korupsi secara adil dan transparan tidak mematahkan semangat dari mereka yang sudah berjuang mencari otak pelaku KORUPSI bahkan menzoliminya adalah perbuatan fitnah tidak dibenarkan oleh TYME.'

  • Penegak hukum seperti KPK, Kajatisu dan Kapolres Nisel sudah seharusnya bertindak tegas menetapkan Tersangka dan Menahan para oknum Pejabat Pemkab Nias Selatan yang terlibat Korupsi ratusan miliar rupiah. Seperti kita ketahui bersama bahwa kasus korupsi pengadaan Tanah RSU Rp. 15 M, Tanah Kantor-Kantor Pemerintah (Istana Rakyat) Rp. 21 M, Tanah BBI Rp. 11,3 M, Pembangunan Ruko Rp. 7 M, BUMD / PT. Bumi Nisel Cerlang Rp. 26 M, Dana JAMKESMAS / JAMPERSAL TA. 2011 dari APBN-P Rp. 4 M, Dana Perbantuan KPDT dari APBN-P TA. 2011 Rp. 5 M, DAK Bidang Pendidikan TA. 2010 sd 2011 Rp. 62 M, Dana Bencana Alam Mazo dari APBD Nisel TA. 2011 Rp. 5 M + bantuan BNPB Rp. 200 Juta, dana Kasda Nisel di BNI Cabang Gungsitoli Rp. 32 M dan di BNI Capem Teluk Dalam Rp. 30 M.

    Kasus Korupsi dimaksud sudah dilaporkan oleh masyarakat Nisel, LSM dan termasuk para Pimpinan bersama Anggota DPRD Nisel ke KPK, Kejaksaan dan Kepolisian, namun yang mendapat proses hukum hanya mengenai Dana Bencana Alam Mazo Rp. 5 M di Kejatisu, sedangkan yang lainnya masih 'Jalan Ditempat' yang diduga menjadi alat ATM berjalan.

    Demikian pula kasus korupsi Pengadaan Tanah Balai Benih Induk (BBI) di Bawonifaoso Kecamatan Teluk Dalam Rp. 11,3 M yang telah diusut oleh Unit Tipikor Polres Nisel sejak pertengahan tahun 2012 silam dan sekitar bulan April 2013 telah melakukan Penggeledahan Kantor Badan Keuangan Pemkab Nisel dengan berhasil mengambil beberapa dokumen, namun walaupun Kasus Korupsi ini telah memasuki Tahap Penyidikan ternyata belum menetapkan para Tersangka yang terlibat, malah menurut informasi bahwa hasil Audit BPKP Sumut menemukan kerugian keuangan Negara / Daerah atas kasus korupsi tersebut Rp. 9,4 M.

    Untuk memberi kepastian hukum ditengah masyarakat Nisel, diharapkan keseriusan KPK, Kajatisu, dan Kapolres Nisel untuk menuntaskan kasus Korupsi tersebut serta menetapkan para tersangkanya dan melakukan Penahanan.

Write A Comment