Rabu, 26 Juni 2013 , 13:48:00 WIB

BLSM Uang Rakyat, Jangan Jadi Ajang Pencitraan Parpol

Laporan:

Fun On The Road Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar) DPRD Kota Medan mengingatkan penyaluran Bantuan Langsung Sementara Masyarakat (BLSM) kepada masyarakat yang berhak menerimanya jangan menjadi ajang politik ataupun pencitraan bagi kalangan partai politik (Parpol).

"Karena itu bukan uang partai. Itu uang negara yang ditampung dalam Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) tahun anggaran 2013," tegas penasehat FPG DPRD Kota Medan, H Sabar Syamsurya Sitepu didampingi Ketua FPG, Ferdinand Lumbantobing SE, Kamis (26/6/2013) menyikapi pengaduan warga yang masuk ke FPG terkait penyaluran BLSM itu.

Sabar juga mempertanyakan keakurasian data penerima BLSM itu. Sebab, katanya, masih banyak warga yang seharusnya berhak menerima bantuan tersebut, justru tidak mendapatkannya.

"Data BPS yang menjadi acuan penyaluran BLSM itu tidak akurat, mereka mengambil data simpel-simpel saja. Akibatnya, masih banyak yang tidak menerima," kata Wakil Ketua DPRD Kota Medan ini.

Kondisi seperti itu, sebut Sabar, rentan terjadinya keributan bahkan perpecahan di tengah-tengah masyarakat.

"Lihat saja sekarang di lapangan, banyak Kepling dikejar-kejar warganya mempertanyakan hal itu," sebutnya.

Pada prinsipnya, sambung Sabar,  pihaknya mendukung BLSM tersebut dan bila perlu ditambah. Namun, tambahnya, warga yang menerima bantuan tersebut haruslah orang yang benar-benar layak.

Seharusnya, timpal Ferdinand Lumbantobing, dalam pendataan warga kurang harus melibatkan Kepala Lingkungan. Sebab, katanya, Kepling yang lebih mengetahui kondisi warga di wilayah masing-masing.

Selama ini, sebut Ferdinand, para Kepling tersebut tidak dilibatkan dalam melakukan pendataan warga, sehingga data yang ada tidak sinkron dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

"Coba suruh para Kepling itu yang mendata dan dikasi honornya, saya yakin data akan semakin akurat," ungkap anggota Komisi A ini.

Karenanya, tambah Ferdinand, pemerintah pusat harus menyerahkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota di setiap provinsi dalam melakukan pendataan, sehingga bantuan yang disalurkan benar-benar tepat sasaran, berdaya guna dan tepat guna. "Ini yang kita sayangkan dana sebesar itu tidak tepat penyalurannya," ujarnya.

Disisi lain, Ferdinand, melanjutkan pihaknya (FPG, red) siap menampung pengaduan ataupun keluhan masyarakat yang tidak menerima penyaluran bantuan tersebut.

"Kita siap menerimanya. Buktinya, di Kelurahan Sei Sikambing B saja ada beberapa warga yang mengeluh karena tidak mendapatkan bantuan itu. Dan itu kita bantu seperti warga yang menerima BLSM itu," sebutnya. [ans]

Write A Comment