post image
KOMENTAR
MBC. Ketua Umum Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayuran Segar Indonesia (Aseibssindo) Khafid Sirotuddin meminta kejelasan nasib 222 kontainer berisi produk hortikultura yang sudah lebih dari dua bulan tertahan di Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya, Jawa Timur.

''Kami minta tindakan tegas pemerintah. Apakah mau dirilis ke pasar, direekspor atau disita negara? Jangan seperti sekarang tidak jelas. Kami hanya minta kejelasan. Apapun hasilnya, kami terima,'' kata Khafid kepada wartawan di Jakarta, Rabu (24/4/2013) lalu.

Dia mengungkapkan, ketidakjelasan nasib 222 kontainer menimbulkan kerugian besar. Sebab, importir harus mengeluarkan biaya tambahan menyewa lahan untuk kontainer di pelabuhan. Biaya tambahan sewa lahan, menurutnya, Rp2 sampai Rp2,5 juta per unit per bulan.

''Tinggal dikalikan saja 222 kontainer. Biaya yang harus dibayarkan sekitar Rp393 miliar, itu besar sekali,'' keluhnya.

Sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online, Khafid menuturkan pihaknya sejauh ini belum mengetahui apa alasan kontainer tersebut tidak diizinkan keluar. Padahal, semua perizinan mengenai importasi sudah dipenuhi seperti Rekomendasi Izin Impor Hortikultura (RIPH), Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Importir Terdaftar (IT).

Khafid mempertanyakan pernyataan Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan Bachrul Chairi belum lama ini yang bilang akan mereekspor 300 kontainer berisi produk hortikultura.

''Itu kontainer punya siapa yang mau direekpor? Mohon kami diinformasikan,'' pintanya.

Kepala Sub Direktorat Humas Bea Cukai Haryo Limanseto mengatakan, pihaknya sudah memproses secara administrasi kontainer yang tertahan di pelabuhan. Namun, pihaknya tidak berani melepasnya sebelum ada kejelasan status dari pihak-pihak berwenang.

''Jika sudah ada tugas, kami siap untuk melakukannya. Kami hanya eksekutor saja di lapangan,'' kata Haryo kepada Rakyat Merdeka, kemarin.

Apakah benar pemerintah mau memusnahkan isi kontainer? Haryo menjawab, belum mengetahui informasi apa-apa. Menurutnya, untuk melakukan pemusnahan tidak mudah, karena butuh biaya besar.[ans]

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi