Tuntutan agar Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Dairi diambil alih oleh KPU Sumatra Utara tidak hanya datang dari kelompok-kelompok masyarakat. Tuntutan yang sama juga disampaikan oleh anggota DPRD Dairi dengan mendatangi KPU Sumatera Utara di Jalan Perintis Kemerdekaan, Medan. Tidak jauh berbeda dengan alasan masyarakat, anggota dewan ini juga menyebutkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU Dairi sebagai alasan mereka menuntut hal tersebut.
"Kami khawatir ketidakpercayaan masyarakat ini akan membuat pelaksanaan Pilkada disana menjadi ricuh," kata Ketua Komisi A DPRD Dairi, Pinto Padang, Selasa (8/10/2013).
Pinto menambahkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap kinerja KPU ini dipicu sikap dari KPU Dairi sendiri. Dimana, dalam beberapa pertemuan dengan DPRD Dairi untuk mengklarifikasi dugaan banyaknya dugaan pemilih siluman, KPU selalu muncul tanpa disertai data yang jelas. Bahkan dari tuntutan masyarakat agar KPU Dairi membersihkan DPT dari pemilih siluman tidak kunjung mmpu merekalakukan.
"Hingga tanggal 4 Oktober kemarin, mereka hanya mencoret 670 data pemikih siluman dari DPT. Padahal masyarakat berasumsi sedikitnya terdapat 50 ribu pemiluh siluman dalam DPT tersebut, hal inipun tidak mereka jelaskan," ujarnya.
Peristiwa kemarahan warga yang terjadi pekan llu menurut Pinto merupakan buntut dari tidak jelasnya data pemilih siluman tersebut. Padahal sebelumnya, DPRD Dairi sudah meminta agar dilakukan sinkronisasi data yang ada pada DPRD dan KPU Dairi.
Tanggal 3 Okrober kami sudah mengundang mereka agar hadir pada rapat tanggal 4 Oktober membahas hal ini. Namun mereka hadir tanpa data, sehingga masyarakat menjadi marah," jelasnya.
Selain mendatangi KPU Sumut, rombongan Komisi A DPRD Dairi juga berencana mendatangi Bawaslu Sumut untuk menyampaikan hal yang sama. [ded]
KOMENTAR ANDA