post image
KOMENTAR
Kelompok nelayan meminta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang dinahkodai Susi Pudjiastuti untuk mengeluarkan kebijakan yang pro terhadap nelayan. Bahkan, pemerintah perlu memikirkan nasib nelayan terkait dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Nelayan sepakat agar pemerintah tidak menaikkan BBM.

DPP Himpunan Nelayan Se­luruh Indonesia (HNSI) Siswaryudi Heru mengatakan, KKP perlu memikirkan langkah konkret terkait nasib ribuan nelayan dengan tidak menaikkan BBM.

"Dengan tak menaikkan harga BBM, itu bentuk keberpihakan pemerintah kepada nelayan," timpal Siswaryudi kepada Rakyat Merdeka di Jakarta, kemarin.

Dia juga meminta pemerintah dalam membuat konsep pengembangan nelayan tidak menganaktirikan nelayan. Kekhawatiran itu terlihat ketika Presiden Jokowi menunjuk Menteri KKP Susi Pudjiastuti dari kalangan pengusaha.

"Yang menjadi kekha­watiran adalah kebijakan yang diambil lebih pro pada pe­rusahaan atau korporasi ketimbang nelayan," ujarnya.

Selain itu, kata Siswaryudi yang juga Waki Ketua Komisi Tetap Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia ini menilai, komposisi menteri di bidang kemaritiman belum memiliki peng­alaman yang memadai da­lam bersentuhan langsung de­ngan nelayan.

"Sebab, nelayan adalah subyek yang tidak bisa lepas dari kemaritiman. Indonesia dengan luas kemaritiman yang besar ini, kalau hanya mengeks­ploitasi, ya sebaiknya dipikirkan kembali bagaimana nasib nelayan kecil ke depan. Apakah akan dibuang begitu saja? Kan tidak," paparnya.

Menurutnya, operasional konsep-konsep kemaritiman yang nantinya dijalankan kabinet Jokowi-JK mesti pro kepada nelayan kecil.

"Jumlah nelayan kita sangat banyak dan besar. Bukan nelayan pengusaha, tetapi nela­yan kecil. Kini kehidupan mereka sangat sengsara," tandasnya.

Dia berharap, poros maritim yang dirancang kabinet Jokowi-JK tidak melenceng dari tujuan dan visi misi Kedaulatan Nelayan Indonesia dalam konsep Trisakti yang sudah disampaikan.

"Meski tak terlalu optimistis, kita akan coba lihat bagaimana kinerja poros maritim dan menteri KKP dalam beberapa bulan ke depan. Terutama dalam menyangkut subsidi BBM kepada nelayan yang masih sangat dibutuhkan, serta adanya konsep-konsep strategis yang berpihak kepada nelayan," ujarnya.

Se­belumnya, Menteri KKP Susi Pudjiastuti berjanji akan mem­buat nelayan Indonesia se­jahtera dan tersenyum.

"Tergetnya memperbaiki nasib nelayan, ke seluruh Indonesia. Saya ingin membuat senyum di semua wajah para nelayan," kata Susi seusai dilantik di Istana Negara, Jakarta, Senin (27/10/2014).

Kemarin, saat acara serah terima jabatan dengan Menteri KKP Sharif C Sutardjo sebelumnya, Susi mengatakan, siap menggenjot produktifitas kerja di kementeriannya. Bahkan, dia men­candai para karyawannya untuk bekerja siang dan malam.

Pemilik Susi Air ini menyata­kan akan memasukkan konsnep bisnis ke dalam program kemen­te­rian. Menurutnya, dengan konsep tersebut produksi dan pendapatan nelayan akan bertambah lebih banyak.

"Saya tinggal menambah saja to be more bussiness minded. Memberikan edukasi pada nelayan ini," katanya.

Untuk mewujudkan hal itu Susi akan memanggil seluruh kepala dinas Kementerian Kelautan dan Perikanan di daerah. Dia ingin mendengarkan keluhan dan peluang yang ada di setiap daerah.

Bahkan, kepala dinas akan diajak berkantor bersama selama se­minggu dalam sebulan.

"Saya tidak mungkin lebih tahu potensi Jambi daripada pejabat Jambi sendiri. Saya senang mendapat masukan," tegasnya.[rgu/rmol]

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi