MBC. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) belum memberi sanksi kepada kader yang membelot tidak mendukung kebijakan pemerintah. Seperti yang dilakukan Ketua DPP PDIP Effendi Simbolon yang menolak kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM subsidi.
"Belum ada (sanksi untuk) si A, si B, si C. Belum ada," ujar Anggota DPR RI Fraksi PDI-P TB Hasanuddin saat ditemui di Komplek Senayan, Jakarta, Kamis (20/11).
Dijelaskan Kang TB, begitu ia disapa, DPP dan Fraksi PDIP sebagai pengusung Presiden Jokowi sudah pada keputusan mendukung kebijakan pemerintah. Otomatis, barang siapa yang melanggar putusan itu akan diberi sanksi.
"Tapi, siapa dan apa sanksinya belum diadakan penyelidikan," tandas Ketua DPD PDIP Jawa Barat ini.
Sementara itu, Effendi Simbolon merupakan kader PDIP yang selalu berkoar di media menolak kebijakan Presiden Jokowi menaikkan harga BBM subsidi. Effendi menjelaskan bahwa penolakannya itu bersifat pribadi karena presiden belum membereskan masalah mendasar soal distribusi minyak dan gas.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA