post image
KOMENTAR
Partai Demokrat menilai Pemerintahan Joko Widodo mengabaikan prinsip good governance. Banyak langkah yang ditempuhnya tidak ada penjelasan. Salah satu kebijakan yang mengabaikan prinsip good goverannce adalah penggabungan nomenklatur kementerian.

"Sebab pada saat yang sama dilakukan penghapusan Kementerian, sementara diluncurkan berbagai aneka kartu sakti, dan menaikkan harga BBM tanpa berkonsultasi dengan DPR dan penjelasan ke publik. Ini bukti tidak dijalankannya prinsip good governance, " ujar Ketua DPP Partai Demokrat, Herman Khaeron dalam keterangan pers, Minggu (23/11).

Dia menegaskan partai bintang mercy mendukung seribu persen program-program pro rakyat, namun tetap ada mekanisme yang harus dilaksanakan dengan baik, transparan dan akuntabel. Hal itu ujarnya lagi agar dikemudian hari tidak menjadi persoalan.

"Memang semua adalah hak prerogatif presiden. Namun untuk penggabungan dan penghapusan beberapa kementerian saja, presiden Jokowi belum menjelaskan arah dan tujuanya," paparnya.

"Semisal kenapa ristek dan dikti digabung atau dikdasmen dan dikti dipisah, Lingkungan Hidup dan Kementrian Perhutanan digabung, kementrian ESDM tergabung dalam menko maritim, dan sebagainya, yang masih menyisakan tanda tanya," sambung dia.

Dia juga mengeritik kemunculan secara tiba-tiba berbagai macam kartu yang belum dijelaskan secara komprehensif dari mana dana program tersebut diambil dan untuk apa.

"Bagaimana dengan pengadaan jutaan kartu? Dari mana anggaran pembuatan kartunya? Apakah sebagai konpensasi kenaikan harga BBM atau melanjutkan pemerintahan sebelumnya, semua ini harus dijelaskan kepada publik,” tambahnya.

Terakhir tanpa penjelasan, Jokowi menaikkan harga BBM bersubsidi yang menurut Herman sangat tidak tepat waktunya. Rakyat belum siap karena sebelumnya terjadi kenaikan tarif dasar listrik (TDL) dan bahan bakar gas (BBG).

Kesannya kenaikan harga ini terburu-buru dan mengabaikan berbagai dampak yang ditimbulkannya. Sudah dapat dipastikan seluruh harga-harga akan naik dan dipastikan jg akan menurunkan daya beli masyarakat.

"Menurut saya perlu persiapan yang matang untuk menaikan harga BBM bersubsidi berikut dengan program perlindungan sosial dan kompensasinya. Harus ada penjelasan yg utuh atas hal ini yang sesuai dengan perundang-undangan agar kedepan tidak menimbulkan permasalahan," katanya.[hta/rmol]

Ganjar Pranowo Dilaporkan ke KPK, Apakah Prediksi Fahri Hamzah Terbukti?

Sebelumnya

Apple Kembali Alami Kenaikan Pendapatan, Kecuali di China Raya

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Peristiwa