Ranperda Pelestarian Manggrove di Medan Akan Segera Dibentuk

Seiring berubah fungsinya kawasan hutan mangrove (bakau) menjadi tempat-tempat objek wisata atau pusat bisnis lainnya membuat Menteri Kelautan dan Perikanan menyurati pemerintah daerah (tak terlepas juga Pemko Medan) agar membuat Peraturan Daerah pengelolaan kawasan hutan mangrove. Karena di kawasan hutan mangrove, selain tempat ekosistem laut berkembang, juga sebagai penyangga abrasi (pengikisan air laut ke daratan).

Keputusan tersebut mendapat sambutan dari politisi Hanura dari Daerah Pemilihan lima, Landen Marbun. Menurut Landen, kawasan hutan mangrove di Kota Medan hanya 600 hektar atau 39% dari luas Kelurahan Sicanang, Kec.Medan Belawan. Dan kondisi itu diyakini tidak luas lagi seperti sedia kala, lantaran banyak lahan di kawasan hutan mangrove itu beralih fungsi menjadi depo container yang pengelolaanya di pegang oleh Pelindo.

"Perubahan kawasan ini bisa berdampak terhadap banjir yang tak kunjung surut. Karena hutan bakau yang sejatinya sebagai penahan dorongan air laut sudah berubah fungsi menjadi depo container. Nah Pelindo selaku pengelola kawasan, harusnya berfikir kedepan dong, jangan hanya memikirkan keuntungan tapi mengabaikan hak warga di kawasan itu," ujarnya, seraya menjelaskan bahwa kebanyakan depo tersebut tidak memiliki sistem drainase yang baik, sehingga menjadi salah satu indikator banjir di Kel.Sicanang, Senin (24/11).

Karena itu, tambah Landen, pihaknya akan mendorong sekaligus meminta Pemerintah Kota Medan agar mengajukan draf Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang pelestarian mangrove itu ke DPRD. Apalagi, lanjut Landen, pada tahun 2012 Walikota Medan sebelumnya telah merencanakan kawasan Sicanang akan menjadi wisata mangrove. Hal ini juga diperkuat oleh Gubsu, Gatot Pudjo Nugroho, pada tahun 2013 yang meluncurkan gerakan penanaman mangrove. Dimana sekitar 10 ribu pohon bakau (mangrove) ditanam di sepanjang bibir pantai Belawan.

“Jadi, tidak salah kita mendorong agar Pemko Medan mengajukan draf Ranperda itu, sehingga nantinya Kota Medan memiliki payung hukum pelestarian kawasan mangrove,” pungkasnya. [hta]