Instruksi Presiden Jokowi melalui Menteri Dalam Negerinya Cahjo Kumolo kepada sejumlah kepala daerah agar menghemat anggaran dengan tidak melakukan rapat di hotel maupun restoran sepertinya tidak berlaku di Kota Medan. Hal itu dibuktikan dari digelarnya Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang difasilitasi PD Pasar atas permintaan Wakil Ketua Komisi C DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis dari Fraksi Gerindra.Ketika MedanBagus.Com mencoba mengkonfirmasi kepada salah seorang staf di Komisi C, sumber yang enggan disebutkan namanya ini mengakui bahwa kemarin, Senin (24/11), memang terjadi pertemuan antara Komisi C, PD Pasar dan para pedagang pasar timah. "Ia, semalam RDP di restauran di Jl.Gandi. Yang danai PD Pasar, tapi atas permintaan pak Godfried," ungkap sumber, Selasa (25/11).
Lebih lanjut informasi ini pun coba dikembangkan dengan menghubungi Wakil Ketua Komisi C, Godfreid Effendi Lubis, nama yang dimaksud sumber awal tadi. Menurut politisi yang dikenal dengan lipservice-nya ini mengaku kalau pertemuan di salah satu restauran itu karena jumlah undangan yang datang berjumlah 300-an orang.
"Karena jumlah undangannya banyak, maka kita tawarkan di tempat yang lebih besar. Kalau di ruangan rapat Komisi C yang ada sekarang ini gak cukup menampung semua tamu yang datang," kilahnya.
Meskipun alasan yang di ucapkan politisi Gerindra ini demi menyahuti aspirasi masyarakat, namun keputusan yang di ambilnya tidak mendukung program pemerintah dalam menghemat anggaran. Padahal, jika para anggota dewan yang duduk di Komisi C ini mau, di gedung DPRD Medan yang baru ini, masih banyak ruangan yang bisa dugunakan untuk sementara waktu, guna menampung seluruh para pedagang pasar timah dalam menghadiri RDP, misalnya ruangan Banggar dan ruangan Pressroom.
Anehnya lagi, Ketua Komisi C DPRD Medan, Salman Alfarisi dari Frkasi PKS yang dikenal teliti setiap menggunakan anggaran Pemko Medan seolah tak bergeming atas usulan bawahannya di struktur Komisi C. [hta]
KOMENTAR ANDA