post image
KOMENTAR
Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Muhammad Nasir meminta, agar Komisi D yang membidangi pembangunan di Kota Medan melibatkan sejumlah unsur seperti Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan dalam pembahasan perubahan peruntukan Medan Center Point (MCP) yang berkasnya sudah dikirim Pemko Medan ke Sekretariatan DPRD Medan untuk dibahas beberapa waktu lalu.

"Informasi yang saya peroleh, proses perubahan peruntukan  sudah disampaikan Pemko Ke DPRD Medan dan sekarang posisinya menunggu penjadwalan di Badan Musyawarah," ungkap Nasir, Rabu (26/11/2014), menyikapi belum adanya alas hak asli yang di ajukan Handoko (pemohon) atas lahan di Jl.Jawa seluas 23 ribu hektar tersebut.

Lebih lanjut Nasir menjelaskan, bangunan Center Point ini masih bermasalah. Pihaknya menyarankan agar dalam pembahasannya bisa melibatkan sejumlah pihak seperti Badan Pertanahan Negara, PT.KAI, PT.ACK dan sejumlah pihak yang berkepentingan dalam masalah ini.

"Saya sangat berharap dalam pembahasannya nanti Komisi D bisa melibatkan pihak-pihak yang bersangkutan agar supaya mengetahui kondisi alas hak dari lahan yang diproses di Perubahan Peruntukan," pungkasnya.[rgu]

LPM dan FKM USU Gelar Edukasi Kesahatan dan Pemberian Paket Covid 19

Sebelumnya

Akhyar: Pagi Tadi Satu Orang Meninggal Lagi

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Peristiwa