Beberapa kebijakan yang telah diambil pemerintah sudah membuktikan bahwa Presiden Jokowi adalah seorang neolib. Pasalnya, kebijakan yang diambil sudah tidak pro rakyat seperti mengharuskan PT Pertamina bersaing dengan perusahaan minyak asing dengan standar harga yang tinggi, serta memberi ruang bebas kepada asing untuk mengisi posisi strategis di BUMN.Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Nurjaman Center for Indonesian Democracy (NCID) Jajat Nurjaman, Kamis (25/12).
"Seorang neolib hanya memikirkan bagaimana respon pasar dan tidak memperdulikan kondisi rakyatnya, hal ini dapat dilihat bagaimana kebijakan pemerintahan Jokowi yang mencabut berbagai subsidi tanpa diberikan solusi seperti kenaikan upah layak untuk menunjang kelangsungan hidup rakyat," sebut Jajat.
Jajat menilai, adanya wacana penghapusan BBM jenis Premium yang diusulkan Tim Reformasi Tata Kelola Migas (TRTKM) semakin menjelaskan jika pemerintahan Jokowi-JK dikuasai paham neolib. Melibatkan swasta bahkan asing dalam pengelolaan berarti secara tidak langsung pemerintah telah menjual aset berharga secara tersembunyi. Pasalnya, jika satu waktu perusahan negara ini tidak mampu bayar utang maka secara otomatis akan diambil alih asing.
Sambung dia, memberikan peluang besar kepada asing bila tidak ada kontrol ketat akan membuat negara rugi secara perlahan, jika sudah dirugikan maka yang menjadi korban adalah rakyat.
"Jokowi menjabat sebagai presiden mempunyai batas waktu, tapi kelangsungan hidup rakyat banyak tidak ada batasannya, itu yang harus lebih dipikirkan," demikian Jajat. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA