Saat kampanye, Joko Widodo-Jusuf Kalla merumuskan problem pokok bangsa Indonesia. Yaitu merosotnya kewibawaan negara; melemahnya sendi-sendi perekonomian nasional; dan krisis kepribadian bangsa.Untuk mengatasi problem mendasar tersebut, Jokowi-JK merumuskan bahwa solusi yang tepat adalah meneguhkan kembali ideologi bangsa yang berdasarkan Pancasila 1 Juni 1945 dan Trisakti.
"Namun, tujuh bulan menjalankan kekuasaannya, Jokowi-JK belum menunjukan keseriusannya dalam meneguhkan kembali Pancasila dan Trisakti Bung Karno seperti yang dijanjikan pada saat kampanye," kata Ketua Presidium Pengurus Pusat atas Perhimpunan Mahasiswa Katholik Republik Indonesia (PMKRI), Lidya Natalia Sartono, dalam keterangan (Selasa, 2/6).
Bahkan, lanjutnya, pemerintahan Jokowi-JK cenderung melanjutkan agenda dari kepemimpinan sebelumnya, yang mendasarkan kebijakannya pada paham neoliberal. Pemerintahan Jokowi-JK sangat bergantung pada modal asing. Jokowi-JK juga mengalihkan tata-niaga sejumlah barang publik, seperti BBM, listrik, gas elpiji, tariftransportasi, dan lain-lain, kepada mekanisme pasar.
"Tidak Cuma itu, pemerintahan Jokowi-JK dengan khusuknya melanjutkan proyek MP3EI. Hal itu semakin menghilangkan kedaulatan bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka, semakin jauhnya bangsa Indonesia dari cita-cita kemandirian ekonomi, dan semakin pudarnya kepribadian bangsa, serta semakin biasnya cita-cita pancasila dan UUD 1945, masyarakat yang berkehidupan adil dan makmur," jelas Lidya.
Senin kemarin, bertepatan dengan hari lahirnya pancasila 1 Juni 2015, PMKRI dan elemen gerekan mahasiswa lain yang terdiiri dari Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia (HIKMAHBUDHI), Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia (KMHDI), Liga Mahasiswa Nasional untuk Demokrasi (LMND) melaksanakan aksi di berbagai lokasi di Jakarta seperti. Keempat organisasi ini kemudian mengatasnamakan Solidaritas Gerakan Mahasiswa Indonesia (SGMI). [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA