MBC. Partai NasDem dan beberapa kalangan awalnya berharap Gubernur Sumatera Utara (Sumut) Gatot Pujo Nugroho tidak ditangani oleh KPK, tapi oleh Kejaksaan. Alasannya, kalau KPK yang menangani, diyakini akan merembet ke mana-mana.
Demikian diungkapkan Ketua Divisi Advokasi dan Data Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Fitra) Sumut, Irvan Hamdani Hasibuan kepada redaksi, Rabu (5/8).
"Ini bukanlah skenario yang diinginkan NasDem. NasDem berharap Gatot lepas dari KPK, dan ditangani olek Kejaksaan Tinggi Sumut," sebut Irvan Hamdani dilansir Kantor Berita RMOL
Ia mengatakan, kalau Kejaksaan yang menangani kasus Gatot, maka kadernya, pengacara senior OC Kaligis tidak akan mendekam di penjara. Dan yang lebih penting lagi, kursi Gubernur Sumut yang bakal ditinggalkan Gatot akan diduduki oleh kadernya, Tengku Erry Nuradi, yang saat ini menjabat Wakil Gubernur Sumut.
Untuk diketahui, Jaksa Agung saat ini dijabat oleh HM Prasetyo yang sebelumnya adalah kader NasDem. Dengan begitu, Irvan Hamdani yakin, kalau Kejaksaan yang menangani kasus Gatot, Tengku Erry akan aman.
"Penangkapan Gatot oleh KPK sebenarnya di luar skenario NasDem. Tapi, warga Sumut berharap Gatot memang dijadikan tersangka oleh KPK," paparnya.
Dengan KPK menangani kasus ini, Irvan Hamdani yakin, dengan sendirinya Gatot akan bernyanyi bagaimana kasus ini bermula. Yaitu kasus dana Bantuan Sosial (Bansos), Dana Bantuan Hibah (DBH) dan Bantuan Dana Bawahan (BDB) Pemprov Sumut tahun 2012-2013 yang kuat dugaan melibatkan banyak kepala daerah kabupaten/kota di Sumut.
"Ya, dengan penetapan Gatot sebagai tersangka oleh KPK, ini akan menjadi bola liar akhirnya. Dan Gatot akan bernyanyi keterlibatan Tengku Erry dengan dana BDB waktu Pilgub Sumut 2013 kemarin," kata Irvan Hamdani.
Seperti diketahui, sebelum menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumut 2013 lalu, Tengku Erry adalah Bupati Serdang Bedagai dua periode. Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2012 dan 2013 mendapat dana Belanja Bantuan Keuangan Daearah atau BDB dari Pemprov Sumut yang cukup fantastis. Yaitu Rp 26,355,680,000 (tahun 2011), Rp 76,270,708,000 (tahun 2012), dan Rp 101,343,604,000 (2013).
Irvan Hamdani menambahkan, naiknya dana BDB secara signifikan kepada kabupaten/kota tertentu bukan tanpa alasan. Ini salah satu trik Gatot untuk memenangkan Pilkada Gubernur Sumut pada 2013 lalu. Kepala daerah yang mendukungnya, BDB-nya akan ditambah.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA