Rencana Komisi Pemberantasan Korupsi memanggil Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh dinilai memiliki motif lain. Pasalnya, pemanggilan itu diduga telah disusupi oleh banyak kepentingan."KPK saat ini sedang 'sakit' karena penindakannya seperti memiliki kepentingan politis. Penumpang gelap sedang bertengger di beberapa gerbong KPK. Artinya banyak kepentingan yang menyusup," kata Pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah, Pangi Syarwi Chaniago, Sabtu (10/10) seperti dilansir dari Kantor Berita Politik Rmol.co.
Pangi mengatakan, banyak kasus-kasus besar yang ada di KPK dibiarkan mengendap. Sementara, KPK malah terus memburu kasus-kasus baru yang nantinya berpotensi terjadinya penumpukan kasus. Kendati demikian, pengusutan dan penindakan korupsi harus tetap berjalan.
"KPK nampak seperti dikendalikan kekuatan politik, ujungnya banyak kasus yang ngaret, lempar kasus dan kasus yang ditangani menjadi tumpang tindih," sambungnya.
Panggi mencontohkan saat ini, KPK sedang mengusut kasus dugaan suap terhadap hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, Sumatera Utara yang menyeret mantan Ketua Mahkamah Partai NasDem, OC Kaligis. Bahkan KPK disebut-sebut berencana memanggil Ketua Umum NasDem, Surya Paloh di pengadilan Tipikor.
"Kalau KPK ngotot betul berarti ada maunya. Jadi menurut saya semua harus diberlakukan sama di depan hukum. Kalau tidak ada bukti yang kuat jangan ngotot betul. Akan muncul kesan kalau KPK memaksakan, maka lebih kencang nuansa politisnya," ucap Pangi.
Untuk itu, dirinya berharap, semua kasus yang pernah masuk KPK diberlakukan sama, yakni diusut secara masif dan tuntas. Sebab tak menutup kemungkinan hal itu merugikan uang negara yang sangat besar, seperti halnya kasus bailout Bank Century yang merugikan uang negara sebesar Rp 6,7 triliun.
"Yang jelas setiap kerja KPK itu tentu selalu ada kekuatan politik di belakangnya, hukum kalau sudah bercampur politik yang komplikasi penegakan hukum. Itu juga mengapa kemudian kasus Hambalang, Century seperti hilang ditiup angin," tutup Pangi. [ben]
KOMENTAR ANDA