Selama era Reformasi, kesenjangan ekonomi terus naik. Kenaikan tersebut membuktikan bahwa kebijakan pemerintah selama ini ada yang kurang tepat.Demikian disampaikan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (KPK) Harry Azhar Azis saat menjadi keynote speaker dalam Rembuk Nasional II Jaringan Indonesia (JARI) yang bertajuk "Merumuskan Blue Print Jalan Baru Ekonomi Indonesia"di Hotel Borobudur, Jakarta (Sabtu, 28/11).
Menurut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) diakui cukup besar dan terus meningkat. Hanya saja dalam implementasinya kenaikan anggaran tersebut belum diikuti oleh kenaikan kesejahteraan ekonomi rakyat.
"Besarnya APBN belum diikuti kenaikan kesejahteraan rakyat. Saat ini APBN mencapai Rp2000 triliun lebih tapi kesenjangan makin tinggi. Ini harus dikoreksi dan evaluasi," ujar Harry Azhar Azis.
Lebih lanjut Harry menegaskan bahwa tujuan negara Indonesia adalah mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Artinya kesejahteran harus menjadi ukuran bagi keberhasilan seorang pemimpin. Jika kesejahteraan naik maka seorang pemimpin tersebut dianggap berhasil.Namun, jika yang muncul kesenjangan dan kemiskinan, maka pemimpin tersebut tidak boleh dipilih lagi.
"Kami di BPK sedang merumuskan bagaimana penggunaan anggaran harus mampu menciptakan kesejahteraan dan mengurangi kemiskinan," ujar mantan Ketua Umum PB HMI itu.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA