Pers Nasional Diingatkan Terus Kawal Demokrasi

Pers Nasional diharapkan terus mengawal jalannya demokrasi di Indonesia, yang tidak tertutup kemungkinan disalahgunakan untuk kepentingan elit politik.

Pesan ini disampaikan Menko Maritim dan Sumber Daya Dr. Rizal Ramli saat menjadi keynote speaker dalam acara Konvensi Nasional Media Massa sebagai Refleksi Pers Nasional ini mengangkat tema "Menjawab Tantangan Pembangunan Poros Maritim dan Menghadirkan Kesejahteraan" di Hotel Lombok Raya, Kota Mataram, NTB, Senin (8/2). Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian Hari Pers Nasional (HPN) 2016.

"Sebagai pilar keempat dari demokrasi, pers nasional dan masyarakat sipil jangan surut semangatnya mengawal demokrasi yang bisa saja salahgunakan untuk kepentingan elit," tegas RR, sapaan akrabnya.

Dia merefleksi kembali sejarah pers di Indonesia ketika massa kolonial Belanda. Saat itu menurut dia, tokoh pers berpihak kepada rakyat dan mendukung terwujudkan kemerdekaan Indonesia.

"Nasionalis mereka 24 karat," ujar RR.

Dia juga menegaskan kembali bahwa di era sekarang, pers yang merdeka sangat penting. Diakuinya, era pemerintahan otoriter membuat kebebasan pers terbelenggu. RR merefleksikan kembali ingatannya ketika tahun 1974, pemerintah orde baru menunjukkan taringnya dengan membredel majalah Tempo.

Ketika majalah itu dibredel, RR mendatangi pemimpin redaksi Gunawan Muhammad di kantornya di daerah Kuningan Jakarta. Begitu sampai di sana, di luar gedung, dia melihat banyak ibu-ibu istri dari agen majalah Tempo yang menangis.

"Saya prihatin. Dan saya bilang ke Gunawan kalau pembredelan tersebut tidak bisa didiamkan. Kalau Tempo salah yang diadili adalah wartawannya bukan menutup masalahnya," katanya lagi.

Respon masyarakat pun terjadi. Ribuan masyarakat katanya menggelar demo dan meminta agar LBH yang dikomandani Adnan Buyung Nasution menekan pemerintah agar Tempo tidak dibredel. RR mengatakan saat itu dia diminta oleh Adnan Buyung untuk memberikan keterangan pers kepada wartawan.

"Itu masa lalu dan sekarang pres nasional sangat bebas dan pemerintah tidak bisa lagi melakukan tekanan kepada pers. Pemerintah bisa memanfaatkannya untuk mensosialisasikan program pemerintah kepada rakyatnya. Dan "pers perjuangan dan perjuangan pres" bisa mensejahterakan rakyat," kata RR menambahkan.[rgu/rmol]