Pemerintah Indonesia dianggap gagal membedakan antara aktivis politik yang mendukung kemerdekaan Papua lewat ekspresi pendapat secara damai, dengan mereka yang terkait dengan kelompok-kelompok bersenjata pro-kemerdekaan yang mengejar cita-cita mereka lewat penggunaan atau ancaman kekerasan.Demikian pendapat lembaga Amnesty International dalam siaran pers yang mengecam penangkapan massal para aktivis politik Papua oleh kepolisian Indonesia, baik di Papua maupun di provinsi-provinsi lainnya.
"Penggunaan metode penangkapan semena-mena yang meluas di Papua nampaknya menjadi upaya membuat jera bagi kegiatan-kegiatan politik, menekan praktik berkumpul secara damai dan kebebasan berekspresi, menampilkan kegagalan Pemerintah Indonesia untuk membuat pembedaan," kata Deputi Direktur Kampanye Amnesty International di Asia Tenggara dan Pasifik, Josef Roy Benedict.
Amnesty International mengakui bahwa Pemerintah Indonesia perlu untuk menjaga keamanan publik di semua wilayahnya. Namun demikian, harus dipastikan bahwa segala pembatasan terhadap kebebasan berekspresi dan berkumpul secara damai sesuai dengan kewajiban Indonesia di bawah hukum HAM internasional, termasuk Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (ICCPR) di mana Indonesia adalah negara pihaknya.
Amnesty International prihatin bahwa akan ada penangkapan lebih lanjut terhadap para pengunjuk rasa damai dalam beberapa minggu ke depan, menjelang pertemuan puncak MSG (the Melanesian Spearhead Group), yang secara tentatif dijadwalkan antara akhir Mei dan awal Juni 2016, yang akan membahas aplikasi ULMWP (the United Liberation Movement for West Papua) untuk menjadi anggota penuh MSG. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA