Rombak UU BUMN untuk Selamatkan Aset Negara!

UU 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sudah waktunya direvisi secara besar-besaran. Pasalnya, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman.

Salah satu hal penting yang harus diatur dalam UU BUMN terkait perlu eksistensi anak perusahaan terhadap perusahaan induk.

Hal itu dikatakan Wakil Ketua Komisi VI DPR Azam Azman Natawijana pada  diskusi bertema Refleksi Atas Revisi UU BUMN dan Proyeksi Batam sebagai Kota Industri, di Batam, Jumat malam (‎28/5). Diskusi ini bagian dari acara Press Gathering wartawan parlemen.

"Perubahan dan situasi yang berkembang pesat, tidak terpikirkan dalam UU tersebut," kata Azman.

Salah satu yang disorotinya terkait eksistensi anak perusahaan BUMN. Menurut dia, anak perusahaan dibentuk untuk operasional pengembangan BUMN. Namun pada perjalanannya, menurut Azman, justru meraup untung ketimbang perusahan induknya.

"Atau induk perusahaan kopong, anak perusahaan sakit. Tapi ada anak perusahaan yang sehat tapi tak menyehatkan induknya. Anak perusahaan malah dijadikan special feature saja. Padahal kewenangan ada di perusahaan induk. Sementara anggaran yang dipakai induk perusahaan BUMN untuk anak perusahaan adalah uang negara," terang Azman.

Hal-hal semacam ini, menurut dia, yang tidak terpikirkan dalam UU BUMN dan merugikan keuangan negara. Apalagi, penyertaan modal negara untuk anak perusahaan selama ini tidak mengantongi izin DPR.

Selain itu hal penting lain dalam UU BUMN yang juga menurutnya perlu diubah menyangkut penjualan aset negara. Selama ini banyak aset negara dilego hanya atas dasar keputusan menteri.

"Padahal aset negara tidak bisa begitu saja dilepas. Makanya harus ada pengaturan yang tegas sehingga aset negara tidak bisa dilepas atau dikuasai secara ilegal, apalagi hanya oleh keputusan menteri," tegasnya.

Dia mencatat, aset negara saat ini setidaknya bernilai Rp 1.000 triliun. Karenanya penting pula ditambah pasal yang mengatur soal aset negara.

"Semua persoalan beli barang, termasuk penjualan aset harus mengantongi izin DPR," imbuh Azam.[hta/rmol]