post image
KOMENTAR
Krisis ekonomi yang melanda Arab Saudi memaksa negara itu mengubah kalender Hijriah menjadi kalender Gregorian atau Masehi.

Dikutip dari Arabnews.com, keputusan penggunaan kalender Masehi itu disepakati dalam rapat kabinet yang digelar pada Rabu lalu pekan lalu.

Rapat kabinet itu dipimpin langsung oleh Raja Salman bin Abdulaziz. Kemudian, keputusan yang dibuat oleh Dewan Menteri itu mulai berlaku pada 1 Oktober.

Pengubahan kalender Hijriah yang sudah digunakan sejak negara ini berdiri pada 1932 merupakan bagian dari sejumlah keputusan pemerintah yang bertalian dengan upaya penghematan keuangan negeri itu.

Dengan pengadopsian sistem kalender Masehi ini, sistem penggajian pegawai negeri pun jadi sama dengan kebanyakan sistem penggajian di sektor swasta. Model penggajian ini membuat pegawai negeri kehilangan 11 hari kerja oleh sebab perbedaan jumlah hari antara kalender Hijriah dan Masehi.

Kalender Hijriah terdiri dari 12 bulan dengan 29 atau 30 hari tergantung dengan penampakan bulan. Secara keseluruhan, satu tahun Hijriah berjumlah 354 hari. Sementara itu, kalender Masehi terdiri dari 12 bulan yang memiliki 30 dan 31 hari dengan total 365 hari dalam 1 tahun.

Naif Al-Rasheed, seorang jurnalis senior di Riyadh, mengatakan kepada Arab News bahwa sistem baru ini dimunculkan dalam konteks program rasionalisasi oleh pemerintah. "Keputusan ini juga dilihat sebagai niat positif untuk kepentingan rakyat," ujarnya.

Pasca penggantian kalender ini, kekhawatiran muncul pada sektor perbankan. Kemampuan jaringan bank untuk menutup seluruh penarikan dana tunai pada hari pertama gajian menjadi persoalan.

Hal itu akan menjadi pengalaman pertama bagi sektor perbankan di negara itu karena penarikan dana akan bersamaan antara pegawai negeri dan karyawan swasta.

Turki Fadaak, analis keuangan di Bank Albilad yang dikutip laman sabq.org, mengutarakan keyakinannya tentang keandalan dan kemampuan sistem perbankan untuk menghadapi perubahan ini.

Menurut dia, populasi Arab Saudi hanya sekitar 30 juta orang dan tidak sebanding dengan negara-negara lain yang memiliki populasi lebih besar, tapi terbukti tidak mengalami masalah.

Dia juga menyebut, jumlah ATM di negeri itu cukup, sehingga bisa menanggulangi seandainya terjadi penarikan besar-besaran.

Faisal Al-Zahrani, bekas pegawai pemerintah mengatakan, penyesuaian baru tersebut demi mengikuti anggaran belanja pemerintah. Setelah pembayaran pertama, maka yang berikutnya akan disesuaikan secara otomatis.

Kerajaan Saudi tengah mengalami defisit anggaran hampir US$ 100 juta dikarenakan turunnya harga minyak sejak 2014 serta meningkatnya pembelanjaan militer. Dana militer tersebut sebagian besar telah disalurkan untuk operasi militer di Yaman memerangi kelompok Houthi.

Al-Arabiya melansir, setidaknya ada 5 keputusan pemerintah yang mengubah kehidupan di Arab Saudi mulai tahun baru ini. Selain soal perubahan kalender, cara lain melakukan penghematan adalah memotong gaji menteri sebesar 20 persen dan 15 persen gaji Dewan Syuro.

Bonus tahunan pada Tahun Baru Hijriah, yang jatuh mulai 2 Oktober, juga ditiadakan. Begitu juga pembaruan atau perpanjangan kontrak kerja tidak akan ada kenaikan gaji.

Pemberian bonus, tunjangan, atau pembatalan, pengubahan, dan penangguhan fasilitas keuangan, kepada pegawai negeri, akan disesuaikan dengan kategorisasi mereka. Cuti tahunan bagi para menteri juga dikurangi, dari 42 hari menjadi 36 hari.

Di bawah aturan baru ini, pegawai negeri tidak akan menerima tunjangan transport selama libur dan bila tak menggunakan 60 hari dayoff selama tahun berjalan, dayoff itu akan hangus. Itu diberlakukan bagi semua pegawai negeri, berdasarkan kewarganegaraannya. Termasuk militer.

Mulai hari Minggu (2/10), tarif visa single entry ke negara itu adalah 2 ribu Riyal (sekitar US$ 533). Tapi bagi yang pertama kali berkunjung, termasuk yang menjalankan ibadah haji atau umrah, tak dikenakan visa. [hta/rmol]

Kemenkeu Bentuk Dana Siaga Untuk Jaga Ketahanan Pangan

Sebelumnya

PTI Sumut Apresiasi Langkah Bulog Beli Gabah Petani

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Ekonomi