Presiden Joko Widodo (Jokowi) memastikan bahwa kegiatan pencurian ikan atau illegal fishing di laut suatu negara sebagai kejahatan transnasional yang berdampak besar. Dampaknya tidak hanya dirasakan sebatas pada industri perikanan namun juga mencakup kondisi lingkungan hidup."Laut adalah sumber pendapatan bagi 520 juta penduduk dunia dan sumber pangan bagi 2,6 miliar orang. Praktik illegal fishing telah mengurangi stok ikan dunia sebesar 90,1 persen," ujarnya saat membuka Simposium Kejahatan Perikanan Internasional di Gedung Agung Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin (10/10).
Menurut Jokowi, pencurian ikan juga bisa terkait dengan kejahatan lain seperti penyelundupan barang dan manusia, peredaran narkoba, dan pelanggaran terhadap perlindungan alam. Menurutnya, kejahatan tersebut telah berkembang menjadi kejahatan transnasional yang serius dan terorganisir.
"Karena itu, sangat penting bagi kita untuk memerangi kejahatan trans nasional yang terorganisasi tersebut dengan kolaborasi global," katanya.
Data Food and Agriculture Organization (FAO), pada 2014, Indonesia berada di peringkat kedua sebagai produsen ikan laut terbesar di dunia dengan jumlah tangkapan mencapai 6 juta ton atau setara 6,8 persen total produksi dunia untuk ikan laut. Namun, Jokowi meyakini bahwa data itu masih berada di bawah potensi maksimal Indonesia. Pencurian ikan yang terjadi di banyak wilayah laut Indonesia menjadi faktor penghambat utama.
"Illegal fishing telah mengakibatkan kerugian ekonomi Indonesia sebesar 20 miliar dolar Amerika per tahun. Termasuk mengancam 65 persen terumbu karang kita," jelasnya.
Untuk itu, pemerintah berkomitmen terus melakukan upaya pemberantasan pencurian ikan dengan belajar dari keberhasilan negara lain dalam upaya penanganan pencurian ikan di perairan. Terlihat dari tindakan tegas pemerintah dengan melakukan penangkapan kapal asing yang melakukan penangkapan ikan di perairan Indonesia. Hingga saat ini, sebanyak 236 kapal asing pencuri ikan telah ditenggelamkan.
Simposium Kejahatan Perikanan Internasional sendiri diselenggarakan selama 10-11 Oktober 2016 dengan membahas berbagai masalah seperti pencurian ikan, perdagangan manusia, kejahatan narkoba. Sebanyak 46 perwakilan negara turut hadir dalam simposium di antaranya Australia, Austria, China, India, Ghana, Nigeria, Afrika Selatan hingga Vietnam. Perhelatan serupa pertama kali digelar di Afrika Selatan yang diikuti oleh perwakilan dari 36 negara.
Turut hadir mendampingi Presiden Jokowi di antaranya Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Susi Pudjiastuti, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, serta Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X. [hta/rmol]
KOMENTAR ANDA