Jum'at, 24 Februari 2017 , 08:03:00 WIB

SP PLN Minta Jokowi Evaluasi Sofyan Basir Cs

Serikat Pekerja Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengaku sudah mendengar adanya pejabat yang terindikasi menaikkan savings atau kinerja keuangan PLN tahun 2016 agar sama dengan tahun 2015 lalu. SP PLN menyayangkan tindakan mengutak-atik laporan kinerja PLN yang tidak menggambarkan kondisi nyata perusahaan sesungguhnya saat ini.

"Saya dengar saat ini sedang berkumpul teman-teman akuntansi dari daerah-daerah di PLN pusat. Termasuk bagaimana membuat PLN labanya naik, jadi tidak real. Seperti zamannya PLN masih dipimpin oleh orang PLN sendiri. Pada saat itu, pelaporannya apa adanya," jelas Ketua Umum SP PLN Jumadis Abda kepada wartawan di Jakarta, Kamis (23/2).

Dia menjelaskan, tahun 2016 lalu, setelah direksi dipimpin Direktur Utama Sofyan Basir dan kelompoknya, ada indikasi elite PLN untuk menaikkan kinerja seolah-olah bagus. Salah satunya dengan mengeluarkan ISAK 8 dalam pelaporan laba rugi perusahaan. Padahal, ISAK 8 itu selalu masuk dalam pelaporan keuangan PLN. Hingga saat ini, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga belum menyetujui ISAK sebagai kebijakan yang dikeluarkan direksi PLN tersebut.

"Untuk tahun ini entah apalagi yang dibuat sehingga seolah-olah laba PLN naik atau minimal sama dengan tahun lalu. Melalui utak-atik laporan keuangan," ujar Jumadis.

Menurutnya, banyak terobosan yang bisa dilakukan PLN dalam meningkatkan kinerja ketimbang hanya dengan mengutak-atik laporan keuangan. Pertama, mengurangi pemakaian energi primer mahal seperti bahan bakar minyak (BBM).

"Namun sampai saat ini justru tumbuh pembangkit diesel baru serta Mobile Power Plant (MPP) yang menggunakan BBM. Di samping itu berusaha agar harga gas alam dibeli PLN lebih wajar. Sampai saat ini harga gas alam yang dibeli PLN lebih mahal dari PLN Malaysia. Bila ini dilakukan, PLN bisa hemat Rp 30 triliun per tahun," beber Jumadis.

Kedua, lanjutnya, menghilangkan take or pay pada kontrak listrik swasta yang merugikan PLN. Serta mengendalikan dominasi Independent Power Producer (IPP) PLN. Karena dominasi IPP dan take or pay, maka program pengadaan listrik 35.000 Megawatt dari total 42.900 Megawatt berpotensi mengalami kerugian Rp 140 triliun per tahun.

"Karena dari take or pay di sistem Sumsel saja saat ini PLN berpotensi rugi Rp 500 miliar per tahun. Karena pembangkit PLN yang murah disetop atau turun beban, sementara IPP yang mahal dioperasikan," ujar Jumadis.

Terakhir, PLN perlu menghentikan penyerahan pekerjaan kepada perusahaan lain yang merupakan core bisnis. Penyerahan ini menyebabkan adanya penambahan biaya bagi PLN. Selain itu, SP PLN juga meminta jajaran direksi dalam melakukan penunjukkan pejabat harus sesuai dengan kompetensi. Bukan karena faktor kedekatan dan ungkapan asal bapak senang (ABS).

"Bila pejabat yang ditunjuk tidak paham dengan bidangnya maka yang bersangkutan berpotensi merugikan PLN. Misalnya terkait perjalanan dinas yang mewajibkan menggunakan hotel berbintang menambah biaya penginapan menjadi dua kali lipat, karena lebih mahal dari sebelumnya," jelas Jumadis.  

Untuk itu, SP PLN berharap Presiden Joko Widodo (Jokowi) segera melakukan evaluasi terhadap jajaran direksi PLN.  

"Secara real, kinerja direksi PLN saat ini tidak menunjukkan peningkatan malah semakin merosot. Sehingga kita minta presiden untuk mengevaluasinya," tegas Jumadis. [hta/rmol]




Comments