Selasa, 13 Maret 2018 , 20:05:00 WIB

Mengukur Potensi Konflik SARA di Pilkada Sumut, Sosiologi Agama FIS UIN SU Gelar Dialog Publik

Foto/RMOL Sumut Prodi Sosilogi Agama Fakultas Ilmu Sosial (FIS) Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UIN-SU) menggelar Dialog Publik Pilkada dan Potensi Konflik SARA di Aula Pusbinsa UIN SU, Selasa (13/3).

Dialog yang bertema "Pilkada Damai, Siap Menang dan Siap Kalah" itu dihadiri oleh lebih dari 100 mahasiswa. Sementara yang bertindak sebagai narasumber antara lain Muhri Fauzi Hafiz (Wakil Ketua Komisi A DPRD Sumut), Aulia Andri (Komisioner Bawaslu Sumut), Ahmad Khairuddin (Akademisi/Praktisi Sosial), serta dimoderatori oleh Faisal Riza (Sekretaris Prodi Sosiologi Agama).

Membuka dialog, Faisal Riza mengatakan bahwa potensi konflik SARA dalam Pilkada Serentak 2018 di Sumut sangat penting untuk dibahas di Perguruan Tinggi.  

"Sebentar lagi Pilgub akan digelar, dan saat ini ekskalasi politiknya lumayan hangat. Kepentingan bagi ilmu sosial adalah coba mempelajari, jadi pelajaran buat mahasiswa, langsung dari sumber utama. Kesimpulan dalam dialog ini juga dapat menjadi pengetahuan tambahan bagi publik agar dapat ikut berkontribusi meredam konflik SARA," katanya.

Seluruh narasumber yang dihadirkan dalam dialog tersebut sepakat bahwa Pilkada Serentak 2018 di Sumut memiliki potensi konflik SARA yang cukup besar.

"Dalam kondisi pilkada yang akan kita hadapi saat ini, bagi saya sebenarnya suatu tantangan yang luar biasa. Potensi konflik itu cukup besar. Potensi konflik SARA ini akan membuat kita terpecah, karena SARA merupakan pengikat emosional kita, masyarakat," ujar Muhri Fauzi.  

Ditambah dengan tingginya biaya yang harus dikeluarkan, lanjut Muhri Fauzi, masing-masing pasangan calon (paslon) kepala daerah akan menggunakan segala cara untuk menang.

"Seperti menyediakan alat peraga kampanye, biaya mobiliasasi tim. Belum lagi uang 'serangan fajar'-nya. Maka segala cara akan digunakan untuk menang, termasuk SARA," ungkapnya.

Isu SARA tersebut dapat dipolitisasi oleh pihak tertentu, menurut Aulia Andri terjadi karena partai politik tidak mampu membentuk identitas.

"Parpol tidak berhasil membentuk identitas, akhirnya politik identitas dibangun oleh pihak-pihak tertentu. Selain itu, politisasi SARA dapat terjadi karena kita tidak mengakomodir nilai-nilai kearifan lokal saat Pilkada," jelasnya.

Aulia Andri menegaskan bahwa Bawaslu Sumut akan melakukan pengawasan ketat pada setiap kegiatan yang memunculkan politisasi SARA.

"Bawaslu sendiri hari ini punya tugas mengawasi pilkada agar terhindar dari politik uang dan politisasi SARA. Kita akan melakukan pengamatan, mengkaji, memeriksa dan menilai," tandasnya.  

Begitu juga dengan Ahmad Khairuddin, ia menyebutkan bahwa berdasarkan teori-teori sosilogi, potensi konflik SARA sulit dihindari saat Pilkada.

"Dalam pendekatan sosialogis, konflik pasti terjadi di masyarakat. Karena di dalamnya terdapat dominasi korelasi, dan kekuasaan. Tidak akan mungkin dihindari karena kita ini bermasyarakat," katanya.

Oleh karena itu, lanjut Ahmad Khairuddin, seluruh stake holder terkait memiliki tugas untuk meminimalisir terjadinya konflik SARA.

"Konflik itu terjadi karena adanya rekayasa sosial di dalam masyarakat itu. Ini tugas kita untuk meminimalisirnya," demikian Ahmad Khairuddin.

Untuk diketahui, dialog publik dibuka langsung oleh Dekan FIS UIN-SU,  Prof. Dr. Ahmad Qorib, MA. Sebelum membuka dialog, Dekan mengatakan hal yang serupa dengan para narasumber. Menurutnya, potensi konflik SARA di Sumut cukup besar, perlu upaya besar pula untuk mengantisipasinya. [rtw/rmolsumut]


Comments