Pemerintah daerah seperti gubernur, bupati dan walikota yang ada di Sumut dinilai kurang mampu memanfaatkan peran para anggota DPR-RI yang berasal dari Sumatera Utara. Demikian disampaikan Ketua Komisi VII DPR RI Gus Irawan Pasaribu. Kondisi ini menurutnya membuat pembangunan sangat minim di Sumatera Utara."Mereka tak mampu memanfaatkan 30 anggota DPR-RI dan empat anggota DPD. Sebagai anggota DPR-RI saya rasakan betul. Pimpinan daerah di kita ini jarang sekali mengajak para anggota legislatif untuk mendobrak pusat dalam mengalokasikan APBN di Sumut," tuturnya.
Gus Irawan menjelaskan, inisiatif dari para kepala daerah di Sumatera Utara untuk mengajukan berbagai program pembangunan sangat penting dibawakan ke DPR RI agar disampaikan kepada pemerintah pusat. Ironisnya kondisi seperti ini menurutnya sangat minim dilakukan oleh kepala daerah yang memimpin di Sumatera Utara.
"Saya selama menjadi anggota legislatif di DPR-RI terhitung dengan jari berapa banyak pemerintah daerah yang mengajak bekerjasama menggedor pusat untuk penempatan dana pembangunan APBN dan kementerian di daerahnya. Padahal kami tentu sangat berkomitmen untuk membawa program tersebut dan mengawalnya sampai ke daerah," ujarnya.
Minimnya inisiatif untuk mengajukan berbagai program pembangunan dengan menggandeng anggota DPR RI asal Sumut inilah yang menurutnya membuat kucuran APBN ke Sumatera Utara masih sangat minim dibandingkan ke daerah lain di Indonesia.
"Memang ada alokasi pusat untuk pembangunan Sumut terutama di kawasan Danau Toba. Kalau di sana memang ada peningkatan tapi tidak signifikan ke seluruh wilayah. Sebab hanya fokus di sekitaran Danau Toba dan tidak merata ke daerah lain. Oleh karena itu kita tidak mendengar sebuah kebijakan yang benar-benar jadi stimulus bergeraknya ekonomi," pungkasnya.
Dia memaparkan daerah Sumut ini salah satu sektor yang masih cukup diandalkan adalah pertanian. Tapi sampai sekarang Sumut tidak mendapatkan data tentang kebijakan pendorong sektor tersebut sebagai kolaborasi antara DPR-RI dan Pemprovsu, misalnya kebijakan yang mendorong petani bisa lebih produktif. Karenanya, dia berharap ke depan pemimpin Sumut adalah orang yang mampu merumuskan berbagai program yang memberi stimulus bergeraknya ekonomi.
"Tentu mampu menggerakkan dan mengoptimalkan fungsi 30 anggota DPR-RI ditambah 4 anggota DPD. Jadi idealnya memang harus orang yang punya wawasan luas dan punya network secara nasional," ungkapnya.
Gus Irawan mencontohkan selama ini misalnya disebutkan ada informasi ekspor kopi dari Aceh meningkat hingga 200 persen. Ternyata setelah dicek data ekspor kopi lewat Belawan. Sumut sendiri punya 9 daerah penghasil kopi sebagai sumber devisa namun tidak maksimalkan potensinya karena tidak ada kebijakan yang mengarah kesana.
"Sebenarnya kalau dibiarkan saja ekonomi Sumut ini akan bergerak dengan sendirinya tapi sebatas jalan saja, nilai tambah yang harusnya bisa didapatkan malah tak tergali potensinya. Jadi ya saya kira semua pemda ini harus membangun sinergi dengan seluruh anggota dewan. Termasuk meneruskan suara masyarakat lewat serap aspirasi yang kami gelar saat reses," pungkasnya. [rtw/rmolsumut]
KOMENTAR ANDA