Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menilai, pengelolaan keuangan daerah belum dikelola dengan baik. Hal tersebut tercermin dari masih tingginya ketimpangan sosial. Hal ini sangat disayangkan. Karena, dalam lima tahun terakhir dana transfer ke daerah meningkat dua kali lipat."Jumlah uangnya naik luar biasa besar, perbaikannya sangat sedikit. Kualitas manusianya, pendidikan, dan kesehatan nggak meningkat cukup besar. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang belum berubah signifikan di hampir setiap daerah," ungkap Sri Mulyani saat Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) di Jakarta, kemarin.
Ani-panggilan akrab Sri Mulyani-mengungkapkan, sampai saat ini pembangunan fasilitas mendasar seperti mandi, cuci, kakus (MCK) belum bisa dinikmati semua daerah. Padahal, fasilitas publik itu sangat menentukan kualitas manusia dan negara. "Kalau MCK saja tidak ada, mustahil anak-anak jadi sehat dan masyarakat jadi produktif. Kalau tidak produktif tentu akan membebani bukan saja keluarganya, tapi juga negara," cetusnya.
Dia memaparkan data pertumbuhan ekonomi beberapa daerah untuk menggambarkan tingginya ketimpangan sosial di masyarakat. Pertumbuhan ekonomi di Kalimantan sangat rendah yaitu sekitar 2 persen, dengan tingkat kemiskinan 6,5 persen dan tingkat pengangguran relatif rendah 1,2 persen. Kemudian, Bali, dan Nusa Tenggara Timur (NTT) pertumbuhan ekonominya tinggi yaitu 5,9 persen, tingkat pengangguran relatif rendah dibandingkan nasional yaitu 3 persen. Namun tingkat kemiskinan sangat tinggi mencapai 14,7 persen. Dan, Papua memiliki pertumbuhan relatif lebih tinggi dibandingkan Kalimantan, tapi tingkat kemiskinan sangat tinggi yaitu 22 persen dan tingkat pengangguran 5,5 persen.
Seperti diketahui, dana transfer daerah ke seluruh provinsi Indonesia pada 2010 jumlahnya mencapai Rp 344,6 triliun, dengan IPM sebesar 56,53, dan tingkat kemiskinan 13,33. Sementara pada 2015 dana transfer ke provinsi mencapai Rp 623, 3 triliun, dengan IPM 59,55 dan tingkat kemiskinan 10,7.
Ani mengatakan, dari alokasi anggaran, capaian pertumbuhan ekonomi dan IPM tersebut, ada indikasi kuat krisis manajemen dan kepemimpinan di pemerintahan. Salah satunya disebabkan korupsi dan tata kelola negara yang tidak baik.
"Saya pernah kunjungi Afrika, saya tidak heran kalau banyak kemiskinan karena mereka tidak punya uang. Indonesia itu banyak uang, tapi banyak yang miskin. Uang kita semakin lama semakin banyak, tapi enggak mencerminkan kualitas indeks manusianya," tandasnya.[rgu/rmol]
KOMENTAR ANDA