Federasi Serikat Guru Indonesia (FSGI) mendukung kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim tentang penghapusan Ujian Nasional (UN). Menurut mereka kebijakan tersebut sesuai dengan hal yang selama ini mereka suarakan.
“Itu memang kami sampaikan, kami suarakan. Itu usul dari FSGI. Maka kami mengapresiasi keputusan Mas Menteri,” kata Sekjen FSGI Heru Purnomo, Rabu (11/12).
Mereka menilai bahwa sistem UN yang saat ini terbilang kuno. Ia menyarankan, evaluasi pembelajaran sebagai perintah UU Sisdiknas, haruslah tetap ada tetapi polanya bisa di kelas 4 SD, kelas 8 SMP, dan kelas 11 SMA. Kemudian UN jangan lagi disamakan pelaksanaannya antardaerah tiap tahun.
Gagasan-gagasan Nadiem dinilai membangun kembali kasta sekolah. Hal itu diungkapkan oleh Ikatan Guru Indonesia (IGI).
Bahkan, IGI mendukung apabila penghapusan UN dilakukan lebih cepat.
“Terkait Ujian Nasional sebenarnya kami berharap Ujian Nasional dihapuskan bukan di tahun ajaran 2020-2021, tetapi seharusnya sudah dihapuskan di tahun ajaran 2019-2020,” ujar Ketum IGI Muhammad Ramli Rahim, Rabu (11/12).
Ramli menjelaskan, UN memang sedari dulu perlu dihapuskan karena tak memberikan manfaat bagi pembelajaran siswa. Malahan dampak negatif yang dirasakan siswa karena tekanan psikologis untuk bisa lulus. “Jadi UN ini memang tidak ada gunanya,” ujar Ramli.
Menurutnya, hal perlu dilakukan untuk memperbaiki dunia pendidikan Indonesia adalah menghadirkan guru yang berkualitas, bukan dengan UN. Ramli bilang jumlah guru masih sedikit dari jumlah anak di Indonesia yang membutuhkan pendidikan.
Sekarang 52% guru itu bukan PNS, artinya sudah sangat parah kondisi pendidikan kita. Jadi anggaran-anggaran yang mestinya tidak diperlukan yah mestinya dihapuskan, supaya konsentrasi pada anggaran untu pengangkatan guru,” ungkap Ramli. [dar]
KOMENTAR ANDA