Terpilihnya Gatot Pujo Nugroho sebagai Gubernur Sumatera Utara, 7 Maret 2013 lalu masih menyisakan pertanyaan besar. Sejumlah kalangan menilai, terpilihnya Gatot dalam Pilkada I putaran tersebut karena memanfaatkan dana Bantuan Daerah Bawahan (BDB) dan dan hibah. Nilainya sungguh fantastis mencapai Rp2,75 triliun. Namun menurut Sekretaris Fitra Sumut di Medan, Irvan Hamdani Hasibuan, kecurigaan bukan hanya pada nilainya yang fantastis, melainkan pada distribusi dana yang tidak proporsional bahkan cenderung diskriminatif.
"Banyak yang mencurigai tujuan penggelontoran dana besar-besaran untuk memenangkan Gatot Pujo Nugroho selaku incumbent alias petahana (Plt Gubernur Sumut) dalam pemilihan Gubernur-Wakil Gubernur Sumut pada 7 Maret 2013," ujar Irvan Hamdani Hasibuan seperti dilansir Media Indonesia, hari ini Senin (3/3/2014).
Irvan bilang, ada kucuran dana besar ke basis pendukung Ganteng (Gatot-Tengku Erry). Daerah yang diduga tidak mendukung kebagian porsi sangat kecil.
Di rubrik Investigasi Media Indonesia itu, Irvan mencontohkan BDB (bantuan daerah bawahan) Kabupaten Asahan, dari Rp143 miliar (2012) naik menjadi Rp425 miliar (2013), Kabupaten Batubara dari Rp55,7 miliar (2012) melonjak menjadi Rp151,8 miliar, Kabupaten Karo dari Rp20 miliar (2012) didongkrak menjadi Rp76 miliar.
Yang mengherankan, BDB Kota Medan malah turun dari Rp34 miliar (2012) menjadi Rp10 miliar (2013). Begitu juga Deliserdang dari Rp61,7 miliar (2012) menciut ke Rp 14,4 miliar (2013), Kota Pematangsiantar turun dari Rp55,2 miliar (2012) menjadi Rp36,4 miliar (2013), dan Samosir dari Rp14,3 miliar (2012) menjadi Rp3,6 miliar (2013).
Jelang pemilihan gubernur, dana BDB yang dialokasikan APBD Sumut untuk 33 kabupaten-kota mencapai Rp2,75 triliun. Jumlah itu naik sekitar Rp900 miliar dari APBD 2012 (Rp1,82 triliun). Pada 2011, dana BDB cuma Rp437 miliar.
Dana hibah juga naik. Pada 2011, jumlahnya hanya Rp388 miliar. Pada 2012 dan 2013, angkanya melonjak hingga mencapai Rp2 triliun. Dengan melihat alokasi yang tak proporsional, Irvan yakin ada hidden agenda di balik kucuran BDB dengan persentase sangat besar ke sejumlah kabupaten-kota pendukung petahana.
Irvan berpendapat dana BDB 2013 terkesan dipaksakan. Indikasi itu terungkap saat DPRD membahas RAPBD 2014. Ternyata ada dana sebesar Rp1,3 triliun yang alokasi programnya tidak jelas.
"Dana itu diduga dimasukkan untuk BDB sehingga jumlahnya menjadi Rp2,75 triliun," ujarnya.
Bagaimana lengkapnya Politik Uang si Ganteng dari Sumut? Ulasan selengkapnya ada di Media Indonesia, Edisi hari ini, Senin (3/3/2014) Halaman 8-9. Atau di Metro Realitas jam 23.00 WIB di Metro TV. [ded]
KOMENTAR ANDA