Mantan orang nomor satu di Bank Sumut, Gus Irawan Pasaribu akhirnya angkat bicara ke media terkait persoalan bank itu agar Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertindak cepat menyelamatkan aset pemerintah daerah itu. Usai masa tugasnya 2012 sebagai bankir professional yang selama 12 tahun menjadi Direktur Utama, Gus kini beralih profesi menjadi politisi. Ditemui disela reses di Tapanuli Selatan, Gus yag saat ini menjabat wakil ketua Komisi IX DPR RI yang membidangi bidang keuangan, perbankan dan lembaga keuangan bukan bank termasuk LPS, mengaku sudah bertemu bertemu dengan para bankir se-Sumut, Kakanwil kantor kementerian keuangan, Gubsu dan dan Pimpinan BI, serta OJK Medan.
"Saya tentu mohon maaf kepada kawan-kawan media. Selama ini saya selalu menghindar mengomentari permasalahan di Bank Sumut, karena tidak mau memperkeruh suasana yang sudah sedemikian keruh. Tapi sekarang, dengan posisi saya sebagai wakil rakyat Sumut di legislatif dan dipercaya sebagai wakil ketua komisi XI tentu kewajiban konstitusi saya memberi perhatian dan dituntut berkontribusi menyelesaikan persoalan yang jadi tanggungjawab komisi XI termasuk Bank Sumut. Apalagi saya tahu persis kondisinya karena selama 22 tahun berada didalamnya dan 12 tahun memimpin sebagai Dirut," tuturnya kepada wartawan.
"Saya sedih sekali melihat kondisi Bank Sumut sekarang. Faktanya kekosongan direksi menurunkan kinerja. Termasuk rasio NPL menyentuh 6 persen. Melampaui batas psikologis ketentuan OJK yang sehat di bawah 5 persen. Kenaikan NPL berpengaruh besar terhadap perolehan laba dan mengurangi deviden yang menjadi sumber PAD bagi pemilik yaitu pemerintah Propinsi/Kab/Kota, sehingga akibatnya bagian masyarakat juga turun," ungkapnya.
Saat ada tudingan ke Gus bahwa tingginya kredit macet merupakan peninggalannya ketika masih jadi Dirut dia menjawab.
"Memang semua yang sekarang ada masih warisan saya. Tidak hanya kredit, laba yang mereka nikmati pun masih warisan saya. Kalau soal kredit, itu memang jangka panjang, bisa berjangka 7 sampai 10 tahun. Pasti masih ada bagian dari apa yang saya kerjakan dan kawan-kawan di Bank Sumut dulu. Saya tinggalkan bank itu NPL di bawah 3 sekarang sudah 6 persen. Jadi, mereka yang bekerja sekarang tidak mampu menjaga NPL tetap di bawah tiga persen," urai Gus Irawan.
Persoalan Bank Sumut, kata dia, merupakan salah satunya buntut akibat kekosongan direksi.
"Pastilah menyebabkan kekacauan kebijakan dan banyak persoalan. Misalnya masalah tenaga alih daya yang sudah dijanjikan direksi untuk diberi peluang jadi karyawan tapi dibatalkan. Terjadi kemelut dan kekosongan direksi membuat karyawan kehilangan harapan. Kalau orang sudah kehilangan harapan, saat ada peluang akan terdorong melakukan fraud atau penyelewengan. Penyebab utamanya, proses pengisian direktur utama yang berlarut-larut. Padahal ada waktu yang sangat panjang mencari direksi. Namun tidak terwujud. Yang ada malah komisaris yang sudah berakhir masa jabatannya diperpanjang sampai tiga kali pada RUPS LB," jelas Gus.
Karena melihat kondisi yang terjadi di Bank Sumut, menurutnya OJK harus menyelamatkan.
"Alasannya NPL sudah di atas lima persen. Kinerjanya terus menurun. Dan kepengurusannya sudah tidak lengkap lebih dari dua setengah tahun. Apa mau dibikin lagi jadi empat tahun. Atau setelah bank ini benar-benar ambruk seperti Bank Century baru diselamatkan. Kalau saja BI dulu tegas dengan menutup ketiga bank kecil yg sakit itu (sebelum merger menjadi Century), ongkosnya sangat kecil dan sama sekali tidak akan berpengaruh pada sistem perbankan. Ini kita berharap ke depan jangan ada lagi pembiaran oleh OJK karena lembaga ini punya kewenangan sangat besar dalam UU. Kita akan evaluasi OJK kalau kewenangan besar itu tidak mereka gunakan," pungkasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA