Pemerintah harus bisa mengatasi sejumlah kendala dalam mewujudkan swasembada kedelai, antara lain berkurangnya lahan pertanian, persaingan penggunaan lahan pertanian dan nilai tukar kedelai yang reatif rendah dibandingkan komoditas pangan lainnya. "Dalam hal ini pemerintah harus memberikan dukungan yang lebih besar kepada para petani termasuk juga melibatkan koperasi-koperasi dan gabungan kelompok petani (Gapoktan)," kata politisi Demokrat, Mohammad Sukri, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Kamis, 24/1/2013).
Karena itu, lanjut Sukri, Fraksi Partai Demokrat DPR RI mendukung rencana pendelegasian atau pemberian kewenangan perdagangan kedelai kepada Perum Bulog. Dan untuk mewujudkan hal ini tentu saja butuh payung hukum berupa Keputusan Presiden dan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Fraksi Partai Demokrat mendukung peran Kopti, melalui Gakoptindo, untuk berperan aktif dalam tata niaga tersebut.
"Fraksi Partai Demokrat akan berikhtiar semaksimal mungkin untuk adanya subsidi pemerintah terhadap harga kedelai yang dibeli oleh para pengrajin tahu tempe sehingga rakyat memperoleh manfaat," tegas Sukri, yang juga Ketua Dewan Koperasi Indonesia.
Menurut Sukri, poin-poin di atas merupakan di antara kesimpulan seminar Fraksi Partai Demokrat dengan tema Revitalisasi Tata Niaga Menuju Swasembada Kedelai. Kesimpulan dalam seminar yang digelar pada Rabu kemarin (23/1) di DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta itu juga menjadi rekomendasi resmi Partai Demokrat. [ysa/rob/rmol]
KOMENTAR ANDA