Komisi A DPRD Medan menilai, maraknya penjambretan di kota Medan yang melibatkan turis asing sebagai korban, tidak terlepas dari lemahnya koordinasi antara pihak Imigrasi dengan Polresta Medan. Hal tersebut dikatakan anggota Komisi A DPRD Medan Burhanuddin Sitepu kepada MedanBagus.Com, Senin (11/11/2013) di ruang kerjanya gedung DPRD Medan sementara Jalan Krakatau, Medan.
Menurut Burhanuddin, selain Dinas Kebudayaan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kota Medan, pihak Imigrasi lah yang lebih mengetahui berapa jumlah turis manca negara yang berkunjung ke kota ini. Untuk itulah diperlukannya koordinasi antara dua instansi terkait tersebut.
"Kenapa perlunya koordinasi itu, karena seluruhnya korban penjambretan itu merupakan turis yang tidak mengetahui peta Kota Medan. Jikalau koordinasi ini sejak dahulu sudah dilakukan, pasti aparat kepolisian mudah untuk melacak keberadaan para pelaku," ungkap Burhanuddin.
Meskipun masih kurangnya koordinasi antara Imigrasi dan Polresta Medan, lanjut Politisi Demokrat Medan ini, tanggung jawab memberikan kenyamanan kepada turis asing, tetap tugas pokok dan fungsi pihak Kepolisian.
Jika hak mereka terabaikan, diyakini akan berdampak terhadap citra buruk bangsa Indonesia dimata dunia.
"Kalau para korban turis ini bercerita kepada orang-orang di negara asalnya, sudah bisa dibayangkan dampak buruknya terhadap pemasukan devisa kita, khususnya Medan. Seharusnya ini menjadi perhatian bagi pihak-pihak terkait," ungkapnya.
Sementara itu anggota Komisi A DPRD Medan lainnya Aripay Tambunan menilai, Polresta Medan perlu menerapkan terobosan baru guna mengurangi angka kejahatan kriminal jalanan, seperti memasang Closed Circuit Television (CCTV) di titik-tiitik rawan yang disinyalir sering terjadi tindak kejahatan.
"Saya pikir Polresta Medan perlu melakukan terebosan baru dengan memasang CCTV di beberapa titik rawan di jalan kota Medan. Sesuai dengan analisa polisi karena mereka yang paling tahu lokasi-lokasi yang disinyalir rawan tindak kejahatan seperti penjambretan," kata Aripay.
Menurutnya, gagasan ini dapat terealisasi andai pihak kepolisian mau menjalin kerjasama dengan seluruh stakeholder (pemangku kebijakan) yang ada di kota Medan.
"Pihak kepolisian harus mulai berpikir mensinergikan dengan stakeholder guna menfasilitasi pemasangan CCTV di titik-titik rawan. Kan tidak harus semuanya menggunakan dana polisi untuk fasilitas tersebut?" terang Aripay kembali mempertanyakan. [ded]
KOMENTAR ANDA