Pemerintah kecolongan lagi. Seorang WNI diculik lagi di perairan Malaysia, Rabu (3/8) lalu. Ini menambah daftar WNI yang diculik menjadi 11 orang. Sepertinya, urusan dengan perompak makin runyam.WNI yang diculik itu bernama Herman bin Manggak. Dia adalah kapten kapal nelayan penangkap udang Malaysia. Bersama dua anak buah kapal, Herman dibajak kelompok bersenjata di wilayah Sandakan, Sabah, Malaysia.
Awalnya, Herman dan kru di sedang mencari udang di perairan Sabah, Malaysia, tepatnya di perbatasan Malaysia-Filipina. Sekitar jam empat sore, kapal yang dinakhodai Herman dipepet perahu berisi empat orang bersenjata.
Tanpa perlawanan, Herman dan dua orang kru angkat tangan. Mereka pun digiring kelompok bersenjata itu ke sebuah pulau dengan waktu tempuh 12 jam perjalanan laut. Setibanya di markas perompak, Herman dan kru diminta menyerahkan uang sebesar 10 ribu Ringgit Malaysia, setara Rp 32 juta.
Sayang, Herman selaku kapten tidak mampu menyerahkan uang yang diminta perompak. Keesokan harinya, kedua kru Herman dibebaskan untuk mencari uang. Hingga kini Herman belum ditebus, rimbanya pun belum diketahui.
Kronologi penculikan itu disarikan dari situs AFP, media asal Malaysia. Penculikan itu sempat menjadi pemberitaan utama di negeri Jiran.
Terpisah, Direktur Perlindungan WNI dan Badan Hukum Indonesia (PWNI-BHI) Kementerian Luar Negeri Lalu Muhammad Iqbal mengamini penculikan itu. Menurutnya, pemerintah sudah mengetahui informasi itu satu hari setelah penculikan.
"Kita sudah dapat kabarnya sejak tanggal 4 Agustus, korban adalah WNI kapten kapal penangkap udang di kapal berbendera Malaysia dan kejadian di wilayah perairan Malaysia," ujar Iqbal di Jakarta, kemarin.
Iqbal menuturkan, pemerintah sudah bergerak. Sejak Jumat (5/8), pihak pemilik kapal langsung melaporkan peristiwa itu kepada polisi Malaysia, tim Kedutaan Besar RI di Kuala Lumpur dan Konsulat Jenderal RI di Kota Kinabalu langsung berkoordinasi dengan berbagai pihak, baik otoritas setempat, ABK yang dibebaskan, pemilik kapal, dan otoritas Filipina.
"Sejumlah info terkait proses dan pelaku penyanderaan masih berbeda satu sama lain sehingga kita masih melakukan verifikasi lebih lanjut," ujarnya.
Pengamat terorisme dari Universitas Indonesia, Al Chaidar mengatakan peristiwa ini sudah mempermalukan Indonesia. Pemerintah dianggap terlalu diplomatis dan memanjakan perompak dengan harapan uang tebusan.
"Urusan dengan perompak kini semakin runyam. Mereka sudah ketagihan menculik WNI," ujar Al Chaidar kepada Rakyat Merdeka, semalam.
Menilik pembebasan 10 sandera oleh Abu Sayyaf pada Mei lalu, media asing menyebut sandera dibebaskan melalui uang tebusan. Koran Daily Inquirer menulis, ada uang 50 juta peso atau senilai Rp 15 miliar untuk menebus para sandera yang ditawan sejak 26 Maret.
Belakangan, pemerintah membantah pemberian uang tebusan itu, dan menjelaskan sandera dibebaskan dengan jalur diplomasi tanpa membayar uang speserpun kepada perompak.
Al Chaidar menyakini kalau saat itu Indonesia menebus sandera dengan uang. Nah, sikap itu dianggapnya salah. Soalnya, menjadi pemicu para perompak menjadi ketagihan menyandera warga Indonesia.
"Mereka ketagihan, karena Indonesia itu terlalu panik. Dianggapnya, menculik itu sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kalau menculik warga Australia atau Kanada mereka malas, karena negaranya tidak merespon," jelasnya.
Menurutnya, pemerintah sudah saatnya menggunakan cara keras membebaskan cara. Jika militer Filipina tidak mampu menumpas kelompok militan Abu Sayyaf, militer Indonesia sudah selayaknya masuk dan membredel para teroris.
"Kekuatan mereka (Abu Sayyaf) kecil, satu batalyon pasukan kita turunkan, habis mereka," katanya.
Baginya, saat ini sudah tidak relevan lagi menggunakan jalur diplomasi. "Filipina tinggal tegaskan saja, kalau dia tidak mampu jaga wilayahnya, biar kita yang turunkan. Caranya bisa operasi militer bersama, atau militer Indonesia yang turun," pungkasnya.***
KOMENTAR ANDA