Masyarakat Indonesia harus terlibat intensif untuk mengawasi proses penghitungan suara Pilpres 2014. Hal ini perlu dilakukan untuk mengantisipasi potensi kerawanan yang mungkin saja terjadi dalam penghitungan suara (real count) yang tengah dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Pascapengumuman hasil quick count, KPK memandang perlu penyelenggara dan pengawas pemilu bersama publik untuk meningkatkan kewaspadaan dari kemungkinan adanya oknum-oknum penyelenggara negara dan pengawas pemilu yang potensial berperilaku koruptif dan kolusif," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto melalui pesan singkat, Jumat (11/7/2014).
Analisa Bambang, ada beberapa poin kerawanan yang bisa saja terjadi dalam penghitungan suara. Poin kerawanan pertama, menyangkut politik uang. Hal itu biasanya terjadi untuk mempengaruhi akuntabilitas jajaran penyelenggara dan pengawas pemilu.
Poin kerawanan berikutnya, potensi conflict of interest atau konflik kepentingan.
"Potensi ini berbasis pada sikap dan perilaku nepotistik maupun kolusif, baik karena primordial atau favoritisme," terang pria yang biasa disapa BW itu.
Poin kerawanan terakhir, lanjut Bambang, adanya indikasi tindak intimidasi yang berkombinasi dengan konflik kepentingan dan politik uang.
"Kesemuanya itu berujung pada potensi fraud dan kecurangan sehingga memanipulasi hasil-hasil pilpres," tutup bekas Ketua YLBHI itu.[rmol/rgu]
KOMENTAR ANDA