Plt Ketua Harian DPD Golkar Sumatera Utara, Rajamin Sirait mengatakan ancaman untuk merevitalisasi susunan Fraksi Golkar di DPRD Sumatera Utara oleh pengurus DPD Golkar kubu Aburizal Bakrie tidak relevan lagi dengan situasi saat ini. Sebab, kepengurusan DPD Golkar Sumatera Utara kubu Aburizal Bakrie menurutnya sudah berakhir pada 1 Januari 2015 lalu."Kalau soal revitalisasi sebenarnya sudah terlambat. Karena Januari 2015 SK DPD Golkar Sumut sudah habis," katanya, Jumat (17/4/2015).
Rajamin menjelaskan, seharusnya sebelum habisnya masa kepengurusan tersebut secara otomatis sudah digelar Musyawarah Daerah (Musda) Golkar Sumatera Utara untuk memilik kepengurusan baru. Sayangnya hal tersebut tidak terealisasi sehingga DPP mengeluarkan SK pelaksana tugas. Terkait adanya ancaman revitaliasi pengurus yang dilayangkan oleh Kubu ARB yang akan berimbas pada susunan Fraksi di DPRD Sumatera Utara, Rajamin memastikan hal tersebut tidak akan mereka persoalkan. Sebab, kewenangan yang sebenarnya untuk melakukan hal tersebut berada ditangan mereka.
"Sah-sah saja kalau mereka bikin revitalisasi, namun kebenaran itu nggak perlu dibela. Karena kita landasan ketetapan legal standingnya. Kalau revitalisasi itu kan versi mereka. Kita kan plt, juga akan rubah komposisi, bukan karena faktor like or dislike," ungkapnya.
Menurut Rajamin, munculnya isu revitalisasi ini sengaja dihembuskan oleh pihak-pihak di internal Golkar yang khawatir kehilangan jabatan. Padahal, orang-orang inilah yang menurutnya menjadi pemicu semakin kisruhnya kondisi politik internal mereka.
"Kebanyakan sekarang begini, orangnya disana tapi hatinya disini. Orang-orang abu-abu seperti ini yang berbahaya. Kalau kami tegas, kalau dia jelas berpihak kepada ARB dan bertahan disitu, itu justru kita anggap pantas. Artinya golkar akan lebih berwarna. Kalau abu-abu? ada pepatah mengatakan pemberontak diampuni tapi penghianat akan dihabisi," tegasnya.[rgu]
KOMENTAR ANDA