Ngeri, Dana Infrastruktur Daerah Banyak Dikorup

.Kenaikan anggaran pemerintah daerah ternyata justru membuat kualitas infrastruktur seperti jalan dan pelabuhan bertambah buruk.

Peneliti dari Pemantau Pelaksanaan Otonomi Daerah (KP­POD) Ratnawati Muyanto menegaskan, anggaran yang disediakan oleh pemerintah untuk membangun infrstruktur banyak yang dikorupsi. Karena itu, meski jumlah anggarannya naik, tapi kua­litas infrastruktur tetap buruk.

Berdasarkan hasil penelitian­nya, pada 2007 hingga 2010 indeks tata daerah, kendala yang meningkat yakni infrastruktur. Dikatakan, semakin tinggi tingkat korupsi, maka semakin tinggi belanja pemerintah di bi­dang infrastruktur.

Korupsi di daerah, lanjut dia, terjadi lebih karena penyalahgunaan belanja publik daripada pe­nerimaan dari sisi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah.

Menurut Ratnawati, ada dua model yang menunjukkan pengaruh korupsi terha­dap kualitas in­frastruktur jalan di daerah.  Model pertama, korupsi cenderung menambah anggaran belanja infrastruktur pemerintah daerah lantaran kontraktor proyek me­masukkan biaya yang telah di­gelembungkan (mark-up) dalam hitungan bisnisnya.

“Akibatnya, terlihat pada bu­ruk­nya kualitas jalan yang dibangun. Padahal, infrastruktur itu digunakan untuk jangka waktu lama. Karena biayanya dikorup, kualitas jalannya tidak bisa bertahan lama. Tentu ini ada kaitan­nya,” beber Ratnawati kepada wartawan di Jakarta, kemarin.

Model kedua, lanjut Ratnawati, korupsi bisa mengakibatkan turunnya penerimaan negara atau daerah. Hal ini terjadi pada kasus penyalah­gu­naan pendapatan negara atau dae­rah seperti korupsi pajak daerah, penggelapan retribusi, atau pe­nyalahgu­naan dana transfer pusat. Ko­rupsi anggaran itu juga terjadi akibat lemahnya penga­wa­san administrasi birokrasi.

Untuk itu, pihaknya menyarankan peningkatan pengawasan aktif oleh organisasi masyarakat sipil, termasuk dalam pelaksa­na­an proyek infrastruktur.[rmol/hta]