MBC. Rilis Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, tentang daftar partai dan pejabat daerah yang korup, pada Jumat (28/9), merupakan hal yang tak lazim, pasalnya Dipo sendiri merupakan bagian dari pemerintah.
"Apakah lazim seorang Seskab menyampaikan opini terkait pejabat daerah yang juga merupakan bagian dari aparatur pemerintahannya?," ujar Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Tjahjo Kumolo, melalui pesan singkatnya kepada Rakyat Merdeka Online (Minggu, 30/9).
Menurut Anggota Komisi I ini, tak elok rasanya jika Dipo menyebut nama partai, karena ini akan menimbulkan adanya stigma bahwa rilis Dipo itu adalah pesanan dari pihak tertentu.
"Apakah ini pesanan presiden atau inisiatif sendiri? Bukannya presiden selalu membangun iklim sejuk di pemerintahan dengan mitra-mitra politiknya?," tanya Tjahjo.
Saya kira Presiden perlu mengklarifikasi pernyataan Seskab tersebut. Sehingga tidak perlu Seskab yang mengklarifikasi, karena kita sudah paham pernyataan tersebut arah politiknya untuk apa dan kemana, demikian Tjahjo.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA