Dipo Alam Buka Borok Parpol, Apa yang Salah?

Sekretaris Kabinet, Dipo Alam, bikin pening para pimpinan partai politik. Dia mempublikasikan data permohonan izin pemeriksaan kepala daerah kepada presiden yang diajukan Kejaksaan dan Kepolisian RI.

Sejak Oktober 2004, presiden mengeluarkan 176 izin pemeriksaan untuk mengusut kepala daerah yang bermasalah hukum. Sebanyak 74,43 persen diantaranya terkait korupsi. Pejabat yang berlatar belakang parpol mendominasi dengan jumlah 92 persen. Lima yang terbanyak adalah Golkar (64 orang atau 36,36 persen), PDIP (32 orang atau 18,18 persen), Demokrat (20 orang atau 11,36 persen), PPP (17 orang atau 3,97 persen), dan PKB (9 orang atau 5,11 persen).

Dipo Alam, yang pekan lalu juga berkunjung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pun mengungkapkan bahwa perkara tindak pidana korupsi pejabat negara yang ditangani KPK kurun waktu 2004-2012 sebanyak 40 orang (sampai September 2012).

Rincian latar belakang parpol elite-elite tersebut adalah sebagai berikut: Partai Golkar 19 orang (47,50 persen); PDI Perjuangan 9 orang (22,5 persen); Partai Demokrat 5 orang (12,5 persen); PPP 2 orang (5 persen); PAN 1 orang (2,5 persen); Partai Hanura 1 orang (2,5 persen); dan dari partai lainnya 3 orang (7,5 persen).

Tokoh senior Partai Golkar, Zainal Bintang, menanggapi kalem manuver Dipo Alam itu. Dia enggan ikut-ikutan "kebakaran jenggot" seperti terjadi pada elit parpol lainnya.

"Apa yang salah?" singkat Bintang kala memberi tanggapan, Senin (1/10).

Wakil Ketua Dewan Perimbangan MKGR (salah satu ormas pendiri Golkar) itu malah menilai, kebobrokan perilaku kader parpol harus diberitakan kepada rakyat. Rakyatlah yang berkepentingan atas keberadaan parpol maupun kadernya sebagai pengelola negara, di legislatif atau di eksekutif.

Bintang mengimbau para pimpinan parpol berpikir lebih jernih. Dan, seharusnya berterima kasih kepada Dipo Alam karena mau sukarela membeberkan data-data perilaku tercela pejabat publik kader parpol. Dia sangat menyesalkan sikap elite parpol yang reaktif dan menyerang balik Dipo Alam dengan mempermasalahkan etika.
    
"Faktanya kader parpol memang banyak yang korupsi, bahkan sudah banyak yang dijatuhi hukuman. Lalu apa yang salah?" tegas wartawan senior itu. [rmol/hta]