MBC. Jauh sebelum Sekretaris Kabinet Dipo Alam merilis pejabat publik dan anggota dewan yang terlibat kasus hukum, Presiden SBY sudah pernah mengatakan hal yang sama pada bulan Juni lalu.
Dengan demikian, secara kasat mata, pernyataan Dipo tersebut mempertegas apa yang telah disampaikan SBY. Namun, dalam hal ini, mungkin saja Dipo bukan sekedar sedang mempertegas pernyataan atasannya itu.
"Bukan tak mungkin Dipo memiliki agenda politik sendiri. Artinya, di sisi lain, Dipo sedang bermanuver melakukan pembusukan dari dalam," kata Wakil Sekjen DPP Partai Golkar, Lalu Mara Satria Wangsa, kepada Rakyat Merdeka Online beberapa saat lalu (Senin, 1/10).
Dengan pernyataannya tersebut, ungkap Lalu Mara, Dipo sedang mempertontonkan kepada publik bahwa pemerintah pusat di bawah komando SBY, ternyata tidak bisa mengendalikan bawahannya. Harus diingat, gubernur, bupati dan walikota juga merupakan bagian dari pemerintah yang dipimpin SBY.
Atau, lanjut Lalu Mara, dengan gaya dan strateginya mengkotak-kotakan pemerintah daerah berdasarkan asal muasal dan warna partai politik, sesungguhnya Dipo sedang menunjukkan kepada publik bahwa pemerintah daerah bukan bagian integral dari pemerintahan SBY.
"Dan ini justru mengejutkan," tegas Lalu Mara, sambil menekankan bahwa seharusnya selaku pemimpin tertinggi di negeri ini, SBY mendorong agar masalah korupsi pejabat publik di daerah ini segera di proses sesuai hukum yang berlaku ketimbang mengumumkan melalui media atau daraipada melakukan peradilan media.
"Pernyataan Dipo ini juga mengarah pada pembunuhan karakter partai-partai, termasuk Partai Demokrat sendiri," ungkap Lalu Mara mengingatkan.
Terkait dengan upaya pemberantasan korupsi, lanjut Lalu Mara, sikap Partai Golkar jelas dan tegas. Sebagaimana sering disampaikan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie dalam berbagai kesempatan, semua kader Golkar harus menjaga amanah yang dititipkan oleh rakyat. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA