Harga 15 finger print dan satu hands key sebesar Rp 279 juta ini dinilai terlalu mahal. Absen sidik jari atau finger print ini diterapkan untuk absensi sidang paripurna DPR.Demikian disampaikan anggota Komisi IX yang juga paham dunia Information technology (IT) Poempida Hidayatulloh di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (2/10).
"Kalau itu termasuk dari perawatan, sistem masih masuk akal. Sebab Kalau ngedesain softwarenya mungkin enggak sampai Rp 20 juta. Karena saya orang IT. Tapi untuk yang ini, saya enggak tahu detailnya. Agak enggak masuk akal kalau 15 unit harga segitu. Tapi kalau dengan maintenance ke server itu masuk akal," ujar Poempida.
Biaya maintenance itu, lanjut Poempida, tergolong mahal dan orang-orang yang maintenance juga harus digaji.
Dia mengaku kaget ada pemberlakuan finger print dalam sidang Paripurna. Padahal, data sidik jarinya belum pernah diinput.
"Paling tidak saya apresiasi untuk memperbaiki kinerja anggota dewan. 98 persen bagus. Tapi, bisa saja di-hack, sebab sistem seperti ini tergantung dari operatornya. Segala sistem didesain untuk memperbaiki dan kalau ada oknum bisa memecahkan atau memanipulasi absensi," tutupnya. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA