Mabes Polri mengeluh kecilnya anggaran dalam penyidikan kasus. Makanya, Polri sering kesulitan dalam penuntasan kasus-kasus, utamanya yang di daerah. Polri lalu membandingkan anggaran penyidikan di KPK yang besar.Mendengar hal ini pengamat kepolisian Alfons Leomau justru merasa lucu.
"Itu kan salahnya polisi yang tidak bisa menghitung budget," katanya kepada Rakyat Merdeka Online, Kamis (11/10).
Kata purnawiran polisi ini, Mabes Polri tidak boleh sirik ke KPK. Harusnya, Mabes Polri ikutin cara KPK dalam menghitung budget penyidikan.
Sampai sekarang, kata Alfons, Polri tidak memiliki akuntan yang andal dalam menghitung budget. Sayangnya, tidak ada perwira yang didik melakukan itu. "Silakan cek di PTIK, apakah ada materi tentang ini. Sampai sekarang tidak ada," bebernya.
Anggaran penyidikan, lanjut Alfons, turun sesuai usulan Polri kepada DPR. Kalau sekarang kurang, berarti Polri yang salah itu.
"Jangan alasan anggaran dong. Kan Polri sendiri yang mengusulkannya ke DPR," tandasnya.
Sebelumnya, Kadiv Humas Polri Brigjen Suhardi Alius mengatakan, anggaran pengusutan kasus Polri memang kecil jika dibandingkan KPK.
"KPK budgetnya berapa? Unlimited," curhat Suhardi, Rabu (10/10). Sementara, korps baju coklat itu cuma dianggarkan Rp 25 juta per kasus. Anggaran itu dirasa tak cukup. Apalagi, jika kasusnya provinsi ke provinsi.
"Belum lagi perjalanan dinas, transportasi, dan lainnya," imbuhnya.
Bukan cuma anggaran pengusutan kasus, gaji anggota korps baju coklat itu jauh berbeda dengan pegawai atau penyidik di KPK. Menurutnya, gaji polisi paling banter Rp 4 juta atau Rp 5 juta dalam sebulan.
"Kalau gaji pegawai KPK berapa banyak? Belum lagi bonus yang mereka terima," kata Suhardi. Gaji penyidik KPK berkisar antara Rp 13 sampai Rp 15 juta per bulan. Itu belum termasuk sejumlah tunjangan dan asuransi.
Suhardi mengaku tidak iri dengan perbedaan itu. Dia cuma ingin informasi itu diketahui publik. "Bukannya kami miris, tapi kembali lagi, ini perlu diketahui masyarakat," ucapnya.[rmol/hta]
KOMENTAR ANDA