MBC. Dalam RUU Keamanan Nasional (Kamnas), Fraksi Demokrat benar-benar menjadi benteng pemerintah. Demokrat pun menilai protes yang dilakukan oleh sejumlah bukan bagian dari bentuk penolakan terjadap RUU Kamnas, melainkan hanya bagian dari dinamika demokrasi biasa.
"Belum ada penolakan, yang ada itu dinamika untuk mengetahui lebih jelas kira-kira RUU Kamnas itu isinya apa. Kalau penolakan belum, hanya dinamika ini biasa. Ada ketentuan yang ditolak dan ada ketentuan yang disetujui serta didukung," kata Ketua DPP Demokrat, Gede Pasek di Gedung Nusantara II DPR, Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta (Selasa, 23/10).
Terkait rencana panitia khusus (Pansus) RUU Kamnas yang akan mengadakan pertemuan dengan pemerintah untuk mendengarkan penjelasan dari sisi pemerintah mengenai substansi dari RUU ini, dijelaskan Pasek itu sifatnya hanya monolog.
"Itupun sifatnya hanya monolog artinya pemerintah memberikan penjelasan tanpa ada dialog. Pansus hanya menerima saja. Setelah itu baru akan mengadakan rapat internal untuk menyikapi lebih lanjut. Semua itu pasti dipertimbangkan, namanya lembaga politik dan pendengar aspirasi antara kebutuhan negara dan perlindungan pasti dipikirkan," jelas Pasek.
Mengenai lobi politik yang dilakukan Wakil Menteri Hukum dan HAM ke setiap fraksi yang ada, menurut Pasek itu sebuah hal yang wajar. Karena sudah menjadi tugas pemerintah untuk melakukan komunikasi-komunikasi politik kepada semua fraksi.
"Artinya tugas pemerintah dan koalisi gabungan untuk meyakinkan biar sebuah proses itu berjalan bertahap. Komunikasinya cukup intensif yang penting prinsipnya RUU ini diperlukan atau tidak. Setelah itu isinya sesuai atau tidak dengan harapan masyarakat," demikian Pasek. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA