MBC. Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsuddin tidak reaktif menanggapi temuan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) yang menyebutkan ada tansaksi mencurigakan di Kementerian Humum dan HAM.
"Begini, kita tak boleh reaktif seperti itu. Seakan-akan setelah ada permasalahan baru kita kerjasama," ujar Menteri Amir Syamsuddin di sela-sela acara penandatanganan Nota Kesepahaman Inspektorat Jenderal Kemenkumham Dengan PPATK di kantor Kemenkumham, Jalan HR Rasuna Said, Kuningan, Jakarta (Selasa, 23/10).
Amir juga menolak anggapan, bahwa kerjasama dengan PPATK hari ini sebagai bentuk pengalihan isu adanya temuan transaksi mencurigakan itu. Menurutnya, informasi dari PPATK itu sifatnya rahasia. Namun, ia berjanji akan segera meneliti dan menindak lanjuti informasi tersebut.
Selain itu, Amir juga menyatakan jangan karena ada informasi transaksi mencurigakan tersebut bisa langsung memvonis ada tindak pidana korupsi di kementeriannya. Sebelumnya, Amir pun belum pernah mendapat informasi dari PPATK bahwa informasi mencurigakan itu.
"Tapi tentunya kita akan melakukan penelusuran. Sejauh ini Alhamdulillah belum pernah ada informasi awal dari PPATK yang berujung pada proses tindak pidana," ungkapnya.
Yang jelas, lanjut Amir, dengan adanya nota kesepahaman dengan PPATK ini adalah bentuk langkah strategis yang dilakukan Inspektorat Jenderal Kemenkumham dalam upaya peningkatan pengawasan internal di lingkungan Kemenkumham. Selain itu, nota kesepahaman ini bisa dimanfaatkan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana pencucian uang melalui koordinasi dalam pertukaran informasi dan sosialisasi.
Sebelumnya, PPATK menyebutkan ada transaksi mencurigakan di kementerian yang dipimpin oleh Amir Syamsuddin itu. [rmol/hta]
.jpg)
KOMENTAR ANDA