MBC. Sejumlah anggota Komisi energi di DPR kesal, tadi malam. Sudah dua kali mengundang Menteri Dahlan Iskan dan Menteri Jero Wacik ke DPR, tapi tak datang. Kedua menteri itu berhalangan. Dahlan Iskan mendampingi Presiden, kemarin, dan hari ini berada di Jambi untuk kegiatan pengembangan sapi dan microfinance. Sedangkan Jero Wacik kurang enak badan.
Rencananya, DPR ingin meminta klarifikasi soal temuan BPK mengenai kinerja PLN 2009-1010, saat Dahlan Iskan menjadi Dirut PLN. Data BPK menyebutkan, ada inefisiensi dan kerugian triliunan rupiah.
Rapat di Komisi VII itu dipimpin oleh Politisi PDIP Effendi Simbolon. Jero Wacik diwakili oleh Wakil Menteri ESDM Rudi Rubiandini. Dan Menteri Dahlan Iskan diwakili oleh Plt Deputi bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Harry Susetyo. Tiga hari lalu, DPR juga mengundang Dahlan dan Jero. Tapi tak bisa datang, karena mengikuti perjalanan Presiden ke Yogyakarta.
Dalam rapat kemarin, tidak banyak dialog menyangkut substansi persoalan. Isi rapat melulu hanya soal ketidakhadiran kedua menteri itu. Alimin Abdullah mengatakan, pihaknya menganggap keterangan Dahlan itu penting, untuk menjelaskan audit BPK. Tanpa Dahlan Iskan, rapat tidak bisa dilanjutkan. Kalau nekat rapat tetap lanjut, mereka khawatir dianggap “main belakang” oleh publik. Sekarang saja, kata dia, baru melancarkan kritik sedikit, sudah ada yang menganggap DPR menggoyang Dahlan Iskan. Atau dianggap mempolitisir persoalan.
“(Tapi) yang ada terbalik, sekarang kita dianggap menggoyang menteri, (padahal) kita minta klarifikasi. Kalau deputi yang hadir, tidak mengerti permasalahan PLN,” tegasnya seperti dikutip dari Harian Rakyat Merdeka.
Menurut Alimin, DPR mengundang Dahlan karena melaksanakan tugas undang-undang. Dia meminta publik tidak menyalahkannya. Kalau temuan BPK tidak ditindaklanjuti, ini bukan karena DPR tidak mau menjalankan tugas.
“Tapi yang bersangkutan menyepelekan,” tandas politisi PAN ini.
Politisi PDIP Dewi Aryani mengusulkan rapat kerja ditunda. Urusan yang serius, tak bisa dibicarakan tanpa ada penanggungjawabnya. Kata Dewi, jika benar ada dugaan kerugian negara sampai triliunan, maka bukan hanya PLN tetapi juga Presiden harus bertanggung jawab. Sebab, Presiden adalah Ketua Dewan Energi Nasional.
Wakil Ketua Komisi VII Ahmad Farial kecewa karena Dahlan memilih ke Jambi untuk program sapi, ketimbang rapat kerja dengan DPR. “Ini DPR dipandang lebih rendah dari sapi apa?” ketusnya, sambil memperlihatkan salinan sebuah berita dari detikcom.
Pihaknya mengusulkan agar Komisi VIII menyurati Presiden dan meminta izin agar Menteri Dahlan tidak diikutsertakan dalam agenda negara, jika berbenturan dengan panggilan DPR.
Namun, setelah sekitar satu jam rapat, akhirnya diputuskan, panggilan untuk Dahlan dan Jero Wacik akan ditunda hingga masa reses berakhir pada November 2012.
Plt Deputi bidang Infrastruktur dan Logistik Kementerian BUMN Harry Susetyo menjelaskan, Menteri Dahlan Iskan mengikuti jadwal Presiden ke Balikpapan.
Sementara Wamen ESDM Rudi Rubiandini menceritakan, kondisi Jero Wacik kurang sehat. Pukul 17.00 WIB, dia ditelpon Jero Wacik dan diminta mengantikannya menghadiri rapat tersebut. “Sebelumnya beliau ingin datang, tapi tiba-tiba sakit karena perjalanan jauh. Kondisinya kurang enak badan jika perjalanan dinas melebihi tiga jam,” kata Rudi.
Dalam kesempatan terpisah, Politisi Demokrat Ruhut Sitompul mengatakan, siap pasang badan kepada orang-orang yang menggoyang menteri-menteri SBY. Dia melihat ada tiga menteri dan satu jenderal yang posisinya terus diusik kalangan DPR, yaitu Menteri BUMN Dahlan Iskan, Menkeu Agus Martowardoyo, Mendag Gita Wiryawan dan Kasad Jenderal Pramono Edhie Wibowo.
“Saya siap pasang badan jika keempat tokoh tersebut diganggu politisi-politisi DPR yang cemen. Saya tidak akan tinggal diam bila keempatnya direcokin,” tantang Ruhut, kemarin.
Ruhut mengatakan, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin bertiup di atasnya. “Tapi percayalah, jika orang tersebut memang bagus, takkan goyang oleh tiupan angin, malah makin kinclong,” tandas Ruhut.
Menurut dia, wajar saja kalangan partai ada yang iri terhadap mereka. Kemungkinan karena partai mereka tak punya tokoh, atau karena ketua umumnya nggak laku. Seharusnya, kata Ruhut, mereka bangga kepada orang-orang yang profesional dan disenangi rakyat. Kalau terus mengganggu sama saja mengganggu pemerintahan.
Anggota Komisi VI DPR Lily Asdjudiredja menilai, orang-orang yang diidolakan rakyat itu sikapnya praktis, lugas, tidak mau bertele-tele dan tidak terlalu birokratif. Juga figur yang sederhana dan merakyat, sehingga menimbulkan iri banyak orang.
Peneliti senior Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Toto Izal Fatah melihat wajar sebagian politisi mengkritik orang-orang itu. Sebab, dalam hasil survei, mereka muncul sebagai capres alternatif dan mendapat penerimaan baik ketimbang sebagian tokoh partai.
Namun, kata dia, serangan di DPR adalah cara buruk. “Harusnya, elite politik memberi ruang yang cukup buat semua figur potensial. Biarkan figur-figur itu bermunculan tanpa harus diganggu dengan aneka manuver intrik yang hanya akan mengundang antipati publik,” kata Toto, kemarin. [rmol/hta]
.jpg)
KOMENTAR ANDA