
"Kami juga berharap Menteri BUMN dapat meminta BPK untuk mengaudit investigasi atas penyertaan modal negara pada PT Garuda Indonesia senilai Rp 7 triliun lebih," kata Kepala Divisi Humas Sekarga, Tomy Tampaty, dalam rilis yang dibagikan di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (5/11).
Dalam rilis itu, Tomy menilai audit BPK perlu dilakukan untuk memastikan apakah pada saat pembahasan di komisi terkait sampai pada persetujuan, ada oknum-oknum anggota DPR dan oknum pejabat kementerian terkait yang patut diduga melakukan praktik kongkalikong dan memeras dana tersebut atau tidak.
Tomy melanjutkan, jika memang hasil audit BPK-RI terbukti ada oknum-oknum yang melakukan kongkalikong, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus melakukan penyelidikan dan penyidikan.
"Selamat berjuang Pak Dahlan, kami mendukung anda melakukan bersih-bersih di tubuh BUMN," demikian Tomy. [rmol/hta]
KOMENTAR ANDA