post image
KOMENTAR
Kepala Biro Humas dan Protokol Pemerintah Provinsi Jawa Barat Ruddy Gandakusumah juga mengklarifikasi hasil penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyebut Jawa Barat sebagai provinsi terkorup ke-5 dengan 14 kasus.

"Jumlah tersebut disumbang justru oleh Kabupaten dan Kota. Dan kepala daerahnya yang harus bertanggung jawab telah diproses secara hukum tanpa dihalang-halangi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat," ungkapnya dalam keterangan pers kemarin.

Menurut ICW, salah satu hal yang rentan terjadinya korupsi adalah pada pengadaan barang dan jasa. Namun, untuk hal ini Pemerintah Provinsi Jawa barat telah menerapkan e-proc untuk membuka transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengadaan barang dan jasa. Dorongan dan dukungan yang kuat dari kepemimpinan Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf dalam penerapan e-proc menjadikan Balai Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Jawa Barat sebagai yang terbesar, baik dari sisi pengguna maupun transaksi.

"LPSE Provinsi Jawa Barat sudah ditetapkan sebagai LPSE Terbaik Nasional oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) pada 2009, 2010 dan 2011. Karena LPSE dengan jumlah paket lelang terbanyak daripada LPSE lainnya di Indonesia. Bahkan sejak 2011 LPSE Pemprov Jawa Barat memperoleh sertifikat ISO 9001:2008. Artinya LPSE Pemprov Jabar telah memenuhi manajemen mutu standar internasional," bebernya.

Tahun 2012 LPSE Pemprov Jawa Barat memperoleh penghargaan untuk kategori Service Innovation. Selain itu, upaya pencegahan korupsi di Jawa Barat dilakukan pula dengan membuka kran keterbukaan informasi publik, yang berbuah penghargaan dari Pemerintah Pusat sebagai Provinsi Terbaik dalam Hal Integritas Pelayanan Publik, diserahkan langsung oleh Wapres RI Boediono pada Jum'at (28/9) lalu di Istana Wapres, Jakarta.

"Selama kepemimpinan Hade, Jawa Barat telah mengalami banyak kemajuan dan menorehkan lebih dari 75 penghargaan yang merupakan bukti pencapaian prestasi dan keberhasilan Pemerintah Provinsi Jawa Barat," tandasnya. [rmol/hta]

Kegiatan Pengabdian FKM USU Sosialisasi Pemberdayaan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Melalui Inovasi Healthy Coconut Balm Untuk Meredakan Nyeri Haid Secara Alami Dan Pembentukan Komunitas Srikandi Bahari

Sebelumnya

Terima Audiensi RMOL Sumut, Rico Waas: Perlu Sinergitas untuk Sukseskan Pembangunan Medan

Berikutnya

KOMENTAR ANDA

Baca Juga

Artikel Peristiwa