Menteri Sekretaris Negara dan Sekretaris Kabinet seharusnya bertindak sebagai koordinator kabinet untuk mengkordinasikan hal-hal yang berkaitan komunikasi antara kementerian dengan presiden.Dengan demikian, laporan yang dibuat Seskab, Dipo Alam, ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi aneh. Dipo melaporkan dugaan tindak korupsi atau kongkalikong tiga kementerian dengan petinggi-petinggi fraksi di DPR dalam penggelontoran APBN.
Bagi Ketua Fraksi PDI Perjuangan, Puan Maharani, aneh karena Jurubicara Presiden mengakui langkah Dipo itu tidak didahului laporan kepada Presiden atau tidak diarahkan Presiden.
"Bagi kami harus jelas dulu posisi secara pribadi atau sebagai Seskab," ujar Puan kepada wartawan di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (19/11).
Dia menganggap Dipo Alam cuma membuat kegaduhan politik yang tidak perlu sehingga cuma menambah cemas rakyat.
"Dalam hal-hal yang menyangkut kepentingan publik, tidak bisa begitu saja memisahkan antara jabatan publik dengan pribadi," katanya.
"Saya berharap, janganlah kita menimbulkan kegaduhan politik yang tidak perlu, bikin rakyat cemas dan sepertinya tidak ada arah," tambah dia. [rmol/hta]
.jpg)
KOMENTAR ANDA