MBC. Rencana pemerintah mengenakan cukai pada minuman berkarbonasi atau bersoda mulai diprotes. Kebijakan tersebut diprediksi bakal menimbulkan kerugian Rp783,4 miliar.
Ketua Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM-FEUI) Eugenia Madanugraha menerangkan, pemerintah memang akan mendapatkan penerimaan tambahan Rp590 miliar bila kebijakan itu dijalankan. Tetapi, dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penerimaan negara malah akan berkurang sekitar Rp736,1 miliar.
“Kerugian penerimaan dari industri minuman ringan disebabkan menurunnya permintaan. Pemerintah akan kehilangan pemasukan dari PPN dan pajak perusahaan,” papar Eugenia dalam media briefing di Kampus UI, Salemba, kemarin.
Selain itu, pemerintah juga akan menanggung beban biaya pungutan pajak Rp 74,7 miliar. Hal tersebut dihitung berdasarkan pada persentase pungutan pajak.
Dia menilai, rencana pemerintah mengenakan cukai pada minuman berkarbonasi atau bersoda bertujuan untuk menambah penerimaan negara.
Selain itu, kata Eugenia, sebagai pembayaran atas pemanfaatan dan penggunaan fasilitas yang disediakan pemerintah.
Menurutnya, seharusnya pemerintah tidak hanya memikirkan aspek-aspek penerimaan negara saja, tetapi lebih komprehensif melihatnya, seperti dampak yang ditimbulkan.
Berdasarkan skema yang disiapkan Kementerian Keuangan, tarif cukai untuk minuman bersoda ini sekitar Rp1.000-Rp5.000 per liter. Diperkirakan konsumsi minuman ini mencapai 790,4 juta liter.
Untuk cukai Rp1.000 per liter diperkirakan terdapat tambahan penerimaan sebesar Rp790 miliar. Tarif cukai Rp2.000 potensi penerimaan bertambah Rp1,58 triliun. Tarif Rp3.000 tambahan penerimaan sebesar Rp2,37 triliun. Tarif Rp4.000 tambahan penerimaan sebesar Rp3,16 triliun. Dan tarif cukai Rp5.000 potensi penerimaan bertambah Rp3,95 triliun. [Harian Rakyat Merdeka/rmol/ans]
KOMENTAR ANDA