
Meski menurut dia, keputusan SBY meminta Ketua Umum Demokrat Anas Urbaningrum konsentrasi mengurus kasus hukum yang diduga melibatkannya itu terlambat diambil.
"Berdasarkan survei (SMRC) kemarin, problemnya itu adalah persepi bahwa Demokrat itu sarang koruptor, problemnya korupsi. Jadi Ketika Pak SBY akhirnya mengambil alih, meski sebenarnya sudah agak terlambat, menurut saya ini tindakan yang positif, tepat," ujarnya kepada Rakyat Merdeka Online (Sabtu, 9/2/2013).
Berdasarkan survei SMRC, elektabilitas Demokrat hanya 8 persen. Tetapi apakah keputusan 'menonaktifkan' mantan Ketua Umum PB HMI itu akan bisa memulihkan citra Partai Demokrat, kata Grace, belum bisa dipastikan.
"Tetapi rasanya persepsi orang positif (atas keputusan SBY itu). Apalagi sebelum Anas sebagai tersangka, Pak SBY sudah lebih dulu memberikan statemen seperti itu. Karena ini sudah berlarut-larut. Kalau mau menunggu KPK menjadikan (Anas) tersangka, rasanya semakin negatif. Lebih baik duluan," jelasnya.
Mantan presenter TvOne ini mengakui, bahwa sampai saat ini belum ada status Anas Urbaningrum di kasus korupsi proyek Hambalang, sebagaimana disebut-sebut selama ini Tapi, katanya, politik itukan bukan soal hukum pidana, dan bukan juga soal hukum perdata.
"Politik, dengan adanya perspesi yang buruk, sanksi dari segi politik sudah jatuh. Terlihat dari pemilih itu sudah meninggalkan Demokrat. Kalau menunggu proses hukum, jangan-jangan nanti Demokrat keburu habis. Sementra proses hukum belum berjalan. Jadi ini bukan soal hukum, ini politik. Sanksi sudah jatuh. Kalau menunggu lagi, semakin terpuruk lah Demokrat," tandasnya. [zul/rmol/rob]
KOMENTAR ANDA