
Hal itu sesuai dengan isi delapan solusi yang ditelurkan Majelis Tinggi Partai Demokrat dan dibacakan Susilo Bambang Yudhoyono pada Jumat malam (8/2) di kediaman pribadinya, Cikeas, Jawa barat.
"Saya mengusulkan perlu menonaktifkan Anas untuk konsentrasi. Ini sesuai dengan butir dari 6 dan 7 dalam 8 butir resolusi. Melanjutkan butir itu, maka Mas Anas harus konsentrasi mengurus masalah dugaan korupsi," kata Ketua Pusat Pengembangan Strategi dan Kebijakan DPP Partai Demokrat, Ulil Abshar Abdalla, dalam jumpa pers di Restoran Gado-gado Boplo, Jalan Gereja Theresia, Menteng Jakarta, Jumat (15/2/2013).
Hadir dalam jumpa pers itu juga adalah Ketua Departemen Pemberantasan Korupsi dan Mafia Hukum DPP Partai Demokrat, Didi Irawadi Syamsudin dan Sekretaris Departemen Pemajuan dan Perlindungan HAM DPP Partai Demokrat, Rachland Nasidik.
Dia menjelaskan, dalam situasi darurat yang melanda Partai Demokrat saat ini, diperlukan tindakan drastis untuk menyelamatkan partai. Salah satunya adalah mencari figur yang tepat untuk dijadikan sebagai ketua umum.
"Menurut saya, yang penting dalam situasi darurat Anda harus mengambil tindakan drastis," ujarnya.
Ketika disinggung apakah rapat pimpinan nasional (rapimnas) Partai Demokrat yang akan digelar lusa merupakan langkah tepat untuk mengganti ketua umum, Ulil mengatakan, banyak mekanisme yang dapat digunakan.
"Bagi saya mekanisme tidak penting. Itu bisa dipilih oleh para elit Demokrat. Intinya mengganti nahkoda baru supaya partai ini mendapat kepercayaan politik," jelas Ulil. [ald/rmol/rob]
KOMENTAR ANDA