Peringatan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono agar PT Minarak Lapindo Jaya segera melunasi pembayaran ganti rugi terhadap korban luapan lumpur di Sidoarjo dinilai tepat."Pak SBY mengingatkan kewajiban yang harus dipenuhi Lapindo sudah tepat sekali itu. Siapa pun rakyat Indonesia sudah gemas atas proses Lapindo bertele-tele itu. Kasihan rakyat seperti diombang-ambing dalam ketakpastian Lapindo," kata Wakil Sekjen Partai Demokrat Ramadhan Pohan di Jakarta, Jumat (15/2/2013).
Ramadhan menambahkan, peringatan SBY itu sama sekali tidak ada hubungan dengan politik, terlebih menyentil Ketua Umum DPP Partai Golkar, Aburizal Bakrie, yang tergabung dalam Sekretariat Gabungan Partai Koalisi Pendukung Pemerintah. "Wong ini soal kewajiban dan pemenrhan hukum kok. Kalau sudah kejepit masalah, janganlah dikit-dikit Setgab," katanya.
Ditambahkannya, PT Minarak Lapindo Jaya sebagai pihak yang bertanggung jawab atas musibah itu harus memenuhi kewajibannya membayar ganti rugi terhadap korban luapan lumpur.
Karena itu, dia meminta, sebagai pemilik saham PT Minarak Lapindo Jaya, Aburizal Bakrie yang juga anggota Setgab berkewajiban menjaga wibawa pemerintah.
"Eloklah jaga wibawa dan marwah pemerintahan SBY. Kewajiban sendiri hendaknya jangan berlindung di balik pemerintah. Pak Ical harus turun tangan dan cepat merespon. Ikan sepat, ikan lele, kalau bisa cepat ngapain bertele-tele," tegas Wakil Ketua Komisi I DPR itu.
Kemarin, Presiden SBY menyerukan PT Lapindo Brantas segera melunasi pembayaran ganti rugi terhadap korban luapan lumpur di Sidoarjo.
"Saya mendapatkan laporan Lapindo belum menyelesaikan kewajibannya, Rp800 miliar belum diselesaikan, sampaikan kepada Lapindo. Kalau janji ditepati, kalau main-main dengan rakyat dosanya dunia akhirat," kata SBY ketika membuka sidang kabinet paripurna tentang evaluasi RPJMN di Kantor Presiden, Kamis (14/2). [zul/rmol/rob]
KOMENTAR ANDA