MBC. Presiden SBY harus mengevaluasi kinerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhammad Nuh yang tidak profesional dengan menunda pelaksanaan Ujian Nasional (UN) pada jenjang SMA/MA/SMALB/SMK dan Paket C di zona tiga atau di 11 provinsi.
"Ya, (M Nuh) mesti dievaluasi presiden," ujar anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar (F-PG) Zulfadhli sesaat lalu Senin, (15/4/2013).
Selain itu, Zulfadhli, melihat ada indikasi dan aroma penyimpangan dalam penunjukan PT Ghalia Printing Indonesia sebagai salah satu pemenang tender. Sehingga hal ini juga harus diinvestigasi oleh Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK).
"Percetakan Ghalia tidak profesional, dan harus diberi sanksi," tandasnya sebagaimana disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Sekadar diketahui, PT Ghalia Indonesia Printing merupakan salah satu dari enam perusahaan percetakan yang terlibat dalam pembuatan dan pengiriman naskah soal UN 2013. Namun karena kendala teknis, naskah soal UN untuk 11 provinsi masih tertahan di percetakan itu.
Ke 11 provinsi yang dimaksud meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. [ans]
KOMENTAR ANDA