MBC. Pengamat politik dari Universitas Indonesia, Ari Junaedi mengatakan pemilihan kepala daerah, harusnya bisa menjadi sebuah instrumen untuk mendidik publik.
Sayang, pragmatisme politik, meminggirkan itu semua. Politik dinasti, kian marak dan kebablasan, bahkan, acapkali tak tahu malu, misalnya keluarga dekat koruptor maju ke gelanggang pemilihan.
Alhasil, kontestasi pilkada pun, tak memberi nilai pendidikan sama sekali, kecuali hanya sebagai ajang berburu kekuasaan semata.
Menurut Ari, nilai kepatutan berpolitik saat ini, kian dianggap tak penting. Demi kekuasaan, keetisan dinomorduakan.
"Misal, makin maraknya praktik politik dinasti di berbagai Pilkada," kata dia, Minggu (21/7/2013).
Sebenarnya, lanjutnya, politik dinasti wajar saja dilakukan asal nilai kepatutan dikedepankan. Elit, jelas bertanggung jawab kepada publik dengan memberi contoh bagaimana berpolitik dengan patut, begitu juga parpol.
"Tapi, karena nilai kepatutan itu diabaikan, jangan heran bila ada kasus, sang suami masih mendekam di penjara, karena terlibat kasus korupsi tapi istrinya nyalon di pilkada. Seperti istri Walikota Bekasi, Jawa Barat, Mochtar Muhammad yang masih sempat berlaga di Pilwali Bekasi," kata Ari seperti disiarkan Rakyat Merdeka Online.
Kisah serupa terjadi di Pemilihan Gubernur Sumatera Selatan. Seperti diketahui, Herman Deru berpasangan dengan Maphilinda Syahrial Oesman. Maphilinda sendiri adalah istri dari mantan Gubernur Sumatera Selatan, Syahrial Oesman yang pernah terjerat kasus dugaan korupsi alih fungsi hutan lindung menjadi pelabuhan Tanjung Api-api. Oleh Pengadilan Tipikor, Syahrial, di vonis 1 tahun penjara. Tapi, saat banding ke Mahkamah Agung, hukumannya ditambah menjadi 3 tahun.
"Tapi itulah, hampir di semua ajang pilkada, bila suami sudah menyelesaikan masa tugasnya sebagai kepala daerah, sang istri seolah-olah "terpanggil" ikut meneruskan jejak kepemimpinan keluarga dalam politik," kata Ari.
Ari menambahkan, melihat contoh tersebut, telah terjadi distorsi dan anomali politik di era reformasi saat ini. Seolah-olah kebebasan politik yang kian terbuka, dimanfaatkan oleh aktor-aktor politik yang hanya semata berjuang demi kapitalisasi dan politik dinasti. [ans]
KOMENTAR ANDA